Anggota Komisi II DPR Fraksi PDIP Deddy Sitorus menyoroti sejumlah kasus warga yang tewas akibat pengeroyokan oleh sesama warga. Deddy meminta pemerintah daerah ikut bertanggung jawab dalam memastikan keselamatan masyarakat.
Hal itu disampaikan Deddy saat rapat Komisi II DPR bersama Kemendagri di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (30/7/2026). Awalnya Deddy menyinggung kasus-kasus yang saat ini ramai di media.
"Sebelum sampai ke urusan para pejabat ini, kita bicara dulu soal rakyat. Karena gedung ini Dewan Perwakilan Rakyat. Saya takut kita bicara remunerasi di sini, sementara rakyat di luar berteriak tentang hal yang lain. Saya mohon ditampilkan dulu sebentar," ujar Deddy.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Deddy kemudian menampilkan sejumlah video terkait warga yang menjadi korban pengeroyokan, salah satunya kasus pencuri ayam di Tabanan, Bali. Kemudian, kasus tewasnya satpam Waduk Jatiluhur di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat.
"Ini di Tabanan. Kabarnya bapaknya sudah 3 hari nggak pulang, cari uang beli beras dan bayar uang sekolah anak. Mati konyol. Seperti ayam potong, Pak, memperlakukan massa. Bapak-bapak pejabat ini, bayangkan kalau anak Bapak," ujarnya.
Deddy mempertanyakan peran pemerintah daerah dalam melindungi warganya. Menurutnya, keselamatan masyarakat merupakan tanggung jawab bersama, termasuk kepala daerah.
"Negara ini didirikan dengan dua, ada tujuannya, Pak. Salah satu yang paling penting itu adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Di mana pemerintah daerah dalam urusan ini?" tanya Deddy.
"Apakah kita mau menyalahkan polisi, TNI? Keselamatan rakyat itu tanggung jawab kolektif kita, Pak, terutama kepala daerah," sambungnya.
Menurut Deddy, pemerintah daerah telah gagal. Padahal, kata Deddy, keselamatan rakyat harus menjadi prioritas.
"Di sini negara gagal, Pak. Pemerintah daerah gagal. Berjam-jam penganiayaan itu sampai mati, tidak ada unsur pemerintah yang hadir di sana. Di tiga kejadian itu," ujarnya.
Deddy lantas meminta Mendagri Tito Karnavian bersama Polri, TNI, dan para kepala daerah untuk duduk bersama, menyusun standar operasional prosedur (SOP) pencegahan agar kejadian serupa tak terulang.
"Pak Menteri, saya minta tolong, Pak Menteri. Kita buat SOP, Pak, bagaimana menghindarkan kejadian seperti ini. Kepala daerah itu harus menjadi simpul, Pak, bukan Polisi saja," ujarnya.
"Saya mohon Pak Menteri duduk khusus, Pak, dengan kepala daerah menyusun ini, Pak. Dengan Polri, dengan TNI, Pak. Cukup, Pak, Dalam seminggu ini 4 kejadian, Pak. Mati konyol, ini negara hukum kita," sambungnya.
Respons Mendagri
Dalam kesempatan itu, Mendagri Tito Karnavian merespons sorotan Deddy terkait kasus di Tabanan. Tito mengatakan kepala daerah punya kewenangan untuk mengambil kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.
"(Kepala daerah) mengajukan dan menetapkan Perda bersama DPRD, juga menetapkan Perkada. Dia juga punya kewenangan membuat kebijakan yang bisa mengikat publik. Dan mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang dibutuhkan masyarakat," ujarnya.
Tito mengaku telah mengecek kepala daerah Tabanan berasal dari partai mana. Tito meminta Deddy ikut mengingatkan kepala daerah terkait tanggung jawab tersebut.
"Persis yang disampaikan oleh tadi oleh Pak Bapak Deddy Sitorus. Keselamatan masyarakat adalah hukum tertinggi. Tadi beliau menyampaikan ada memang contoh video empat yang tadi viral memang ya. Salah satunya di Tabanan itu Pak Deddy," ujarnya.
"Tapi saya mohon bantuan juga kepada Pak Deddy, tadi kami pertanyakan di mana kepala daerahnya. Dan tolonglah juga, mohon maaf joke aja ini Pak. Saya tadi cek, siapa ini kepala daerahnya ya, Tabanan. Dari partai mana itu? Pak Tolong Pak, Bapak ingatkan juga yang bersangkutan," sambung Tito.
Deddy kemudian mengklarifikasi bahwa Bupati Tabanan telah memberikan bantuan kepada keluarga korban. Diketahui, Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya merupakan kader sekaligus Ketua DPC PDIP Tabanan.
"Saya klarifikasi. Ya, seketika saya tanyakan, ketika kejadian itu bupati sudah langsung memberikan santunan dan kemarin mereka menyatakan membiayai pendidikan anak yang korban itu. Jadi makanya saya berharap daerah lain juga seperti itu seperti Sinjai dan segala macam itu Pak," ujarnya.
"Dan itu menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah Pak, apabila memang keluarga itu keluarga tidak mampu," lanjut Deddy.
Tito mengatakan tanggung jawab pemerintah daerah tidak hanya dilakukan setelah kejadian. Namun, kata dia, juga melalui upaya pencegahan.
"Ya, terima kasih Pak. Terima kasih untuk tindakan pascakejadian. Tapi sebagai anak polisi, saya juga pernah jadi polisi, saya tahu bahwa tindakan dalam suatu penanganan masalah itu tidak hanya pada saat setelah kejadian. Tapi juga sebelum, aksi-aksi pencegahan, memperkuat Siskamling misalnya, itu adalah bagian-bagian yang harus dilakukan sebelum peristiwa dilakukan. Tapi ini jadi pengingat bagi kita semua," tuturnya.
Saksikan Live DetikSore:
(amw/rfs)
