Jakarta -
Gubernur Jakarta terpilih, Pramono Anung merespons usulan dari Komisi II DPR agar pelaksanaan retreat kepala daerah bisa dilakukan selama dua belum sebelum pelantikan. Pramono menyebut menyerahkan keputusan pelaksanaan retreat tersebut kepada pemerintah pusat.
"Ya kalau retreat kan terserah pemerintah pusat dalam hal ini apa yang dipersiapkan," kata Pramono saat ditemui di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Sabtu (11/1/2025).
Pramono menjelaskan perihal rencana pelantikan kepala daerah yang diundur waktu pelaksanaannya masih menjadi perdebatan. Dia menyebut sampai saat ini pihaknya pun hanya menunggu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Mengenai pelantikan sendiri kan masih debat tebal di dalam internal pemerintah, sehingga kami menunggu bagi kepala-kepala daerah yang tidak ada gugatan di Mahkamah Konstitusi ya kami menunggu saja," tutur Pramono.
Seperti diketahui, Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mendukung ide Presiden Prabowo Subianto yang ingin mengumpulkan para kepala daerah terpilih seperti kegiatan retreat yang dilakukan Kabinet Merah Putih. Dia menyebut retreat untuk kepala daerah terpilih kegiatan yang positif.
"Retreat untuk kepala daerah terpilih itu bagus dilakukan. Apalagi kalau pelantikan positif ditunda sampai dengan Maret," kata Rifqi kepada wartawan, Jumat (10/1/2025).
Rifqi menyarankan agar retreat untuk para kepala daerah terpilih segera dilakukan. Menurutnya, retreat bisa dilakukan selama dua bulan ke depan sebelum pelantikan.
"Saya menyarankan retreat dilakukan sekarang selama dua bulan ke depan. Agar para kepala daerah, baik gubernur, bupati, wali kota, bisa langsung bekerja setelah dilantik," ucapnya.
Dia menyebut kepala daerah terpilih perlu diberi pembekalan terkait nasionalisme hingga loyalitas. Sebab, kata dia, tidak semua kepala daerah terpilih memiliki pengalaman di pemerintahan.
"Di sana diisi selain soal nasionalisme, loyalitas, juga saya kira yang tidak kalah penting soal pembekalan kapasitas kepala daerah. Karena tidak semua kepala daerah yang terpilih punya pengalaman birokrasi dan pengetahuan terkait dengan pemerintahan secara umum, termasuk pemerintahan daerah," imbuhnya.
(aik/aik)
