Jakarta -
Pemkab Bogor akan menyediakan ruang bagi para pedagang kaki lima (PKL) untuk berjualan di Alun-alun Tegar Beriman, Kecamatan Cibinong. Seluruh pedagang nantinya akan didata oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Dinas Koperasi dan UMKM.
"Pendataan tersebut bertujuan agar pemerintah dapat mengetahui identitas, jenis usaha, serta memberikan pembinaan dan dukungan program ke depan," kata Bupati Bogor, Rudy Susmanto, Selasa (14/7/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, pendaftaran pedagang dilakukan sederhana dengan mengisi formulir nama, nomor telepon, dan sesuatu yang dijajakannya. Pihaknya juga menyiapkan aturan jam operasional berdagang di sana.
"Pedagang diperbolehkan beraktivitas mulai pukul 18.00 WIB hingga pukul 24.00 WIB, kecuali apabila terdapat kegiatan tertentu yang akan diinformasikan sebelumnya," ungkapnya.
Rudy menekankan kepada seluruh pedagang nantinya turut menjaga kebersihan. Dia meminta para pedagang membawa alat kebersihan dan kantong sampah masing-masing.
"Intinya sederhana, datang bersih, berdagang, pulang juga harus bersih. Kalau ada sampah, mari kita ambil bersama-sama. Jangan hanya mencari rezeki, tetapi lupa menjaga tempat kita mencari rezeki," tegasnya.
Dia juga mendorong pedagang membentuk paguyuban sebagai wadah komunikasi. Jadi, katanya, penataan dan koordinasi dengan pemerintah bisa berjalan baik.
"Kami tahu pemerintah belum bisa menyejahterakan seluruh masyarakat, tetapi masyarakat juga harus mau diatur. Kita ingin semua bisa mencari rezeki, anak bisa sekolah, keluarga bisa terpenuhi kebutuhannya, tetapi tetap dengan aturan yang kita sepakati bersama," jelasnya.
Selain di Alun-alun Tegar Beriman, pihaknya akan menyediakan tempat lain bagi para pedagang. Salah satunya di kawasan sekitar Stadion Pakansari.
Rudy juga menambahkan terkait pengelolaan parkir di Alun-alun Tegar Beriman. Nantinya, Dinas Perhubungan akan bekerja sama dengan masyarakat agar tarif parkir sesuai untuk mencegah pungutan liar (pungli).
"Jangan sampai niat baik pemerintah menjadi persoalan karena ada pungutan yang tidak sesuai. Kita ingin masyarakat sekitar ikut terlibat, anak-anak muda bisa beraktivitas, tetapi semuanya harus dikelola dengan baik," pungkasnya.
(rdh/whn)
