Jakarta -
PDI Perjuangan (PDIP) menegaskan mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. PDIP percaya pemerintahan di Indonesia tidak menganut sistem oposisi.
Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah menyebutkan sikap partainya itu sudah disampaikan kepada Sekjen Gerindra Ahmad Muzani sebelum hari pelantikan presiden wakil presiden. Menurut dia, sikap politik partai berlogo banteng itu sesuai dengan perintah Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.
"Ibu Mega mengatakan bahwa PDI Perjuangan tidak menganut paham sistem pemerintahan presidensial sehingga oleh karena itu kita tidak mengenal istilah oposisi, apalagi menggunakan sistem oposisi," ujar Ahmad Basarah kepada wartawan seusai HUT ke-52 PDIP di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (10/1/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ahmad Basarah menjelaskan, dalam filosofi negara Pancasila, esensi utamanya adalah gotong royong. Namun mereka membatasinya dengan tidak menempatkan kadernya di Kabinet Merah Putih.
"Oleh karena itu, Bu Mega mengatakan PDI Perjuangan akan bekerja sama dengan pemerintahan Prabowo Subianto, namun tidak mengirimkan kader/anggota PDI Perjuangan sebagai anggota kabinet pemerintahan Prabowo Subianto," tegasnya.
Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi PDIP MPR RI itu menuturkan posisi politik PDIP saat ini tidak sama dengan posisi politiknya ketika era Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono pada 2004-2014.
"Karena kata Bu Mega lebih lanjut, 'saya memiliki hubungan persahabatan yang panjang dan baik dengan Pak Prabowo', ibu menyebutnya 'Mas Bowo', oleh karena itu persahabatan yang panjang dengan Prabowo sangat baik hingga hari ini bisa menjadi fondasi sarana komunikasi dan koordinasi saya dengan Mas Bowo dalam kapasitas sebagai sesama tokoh bangsa," ungkap dia.
Lantas, soal bagaimana sikap politik selanjutnya PDIP terhadap pemerintahan Prabowo Subianto, Basarah menyebutkan hal itu akan ditentukan dalam kongres partai pada April 2025. Kongres itu akan membahas lebih detail mengenai sikap tersebut.
"Maka di forum itulah keputusan lebih lanjut mengenai bagaimana posisi dan sikap politik PDI Perjuangan terhadap pemerintahan Prabowo Subianto, itu akan diputuskan di kongres. Tentu penjabaran dan implementasinya akan dilakukan dengan hak prerogatif Ibu Megawati sebagai ketua umum partai mandataris kongres," jelas dia.
(azh/azh)
