Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Prabowo Subianto menyatakan keinginannya untuk menghapus sistem kuota impor komoditas yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Ombudsman RI pun mendukung rencana ini asalkan dengan pertimbangan dan perhitungan matang.
Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika menilai penghapusan sistem kuota impor bukanlah hal yang salah secara prinsip. Hanya saja, pemerintah harus mengukur di dalam negeri sebelum menerapkan kebijakan ini secara menyeluruh.
"Enggak ada masalah kalau Presiden ingin kuota dihapuskan. Pokoknya yang adanya kuota-kuota itu dihapuskan seluruhnya boleh. Tapi apakah daya saing kita ini sudah siap? Nah, kan banyak sekali itu yang harus dilihat sejauh mana supply chain agar aktivitas bisnis ini benar-benar efisien," kata Yeka kepada CNBC Indonesia, Selasa (22/4/2025).
"Banyak penelitian yang menyatakan bahwa biaya ekonomi kita masih tinggi, mulai dari gratifikasi, suap, hingga premanisme. Semua itu membuat biaya produksi melonjak," sambungnya.
Strategi dan Tujuan Utama Penghapusan Kuota Impor
Menurut Yeka, jika kuota dicabut tanpa pemilahan yang matang, pelaku usaha domestik akan terpukul. "Masyarakat mungkin bisa menikmati harga murah, tapi pelaku usaha pasti drop. Ujung-ujungnya pengangguran, dan lain sebagainya," lanjut dia.
Karena itu, Ombudsman menyarankan agar pencabutan kuota dilakukan secara selektif. Barang-barang yang tidak bisa diproduksi di dalam negeri dan tidak memiliki substitusi lokal sebaiknya memang dibebaskan dari kuota impor.
"Contohnya bawang putih. Pemerintah bilang ada produksi lokal, tapi realitanya nggak pernah nyampe ke pasar. Di Danau Toba, Karanganyar, Sembalun, semuanya cuma jadi bibit. Artinya barang itu nggak ada di pasar. Kalau seperti begini, buat apa pakai kuota? Bebasin aja," ungkapnya.
Yeka juga menyoroti bawang bombay sebagai contoh lain. "Bawang bombay merah bisa jadi substitusi bawang merah lokal, jadi harus tetap dikendalikan. Tapi yang coklat, kita enggak bisa produksi, jadi lepaskan saja kuotanya," terang dia.
Lebih lanjut, dia mengatakan, tujuan dari pencabutan kuota impor ini seharusnya adalah untuk menurunkan harga di tingkat konsumen. Yeka menyebut, harga bawang putih yang dikontrol lewat kuota bisa menembus Rp40.000/kg. Namun jika tanpa kuota, harga bisa turun ke Rp32.000-Rp35.000.
"Karena dengan adanya kuota ini harga bawang putih di masyarakat itu di atas Rp40.000-an per kg. Padahal kalau tidak ada kuota, bawang putih itu paling mahal Rp32.000-Rp35.000 per kg. Nah, selisih ini akan membuat masyarakat memilih daya beli yang lebih kuat gitu kan? Dan selisihnya bisa digunakan untuk menggunakan kebutuhan lainnya. Jadi tujuannya itu," pungkasnya.
(dce)
Saksikan video di bawah ini:
Video: Kuota Impor Akan Dihapus, Ini Kata Anak Buah Zulhas
Next Article Kantor Presiden Minta Kemendag Waspadai Bawang Putih, Pertanda Apa?
