Jakarta -
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengatakan pentingnya penguatan akurasi dan pemutakhiran data sosial hingga tingkat desa. Langkah itu sebagai upaya menjangkau warga yang selama ini luput dari intervensi negara atau the invisible people.
Gus Ipul mengatakan bahwa persoalan utama dalam perlindungan sosial bukan hanya pada program, tetapi pada ketepatan sasaran. Karena itu, perbaikan data menjadi kunci utama agar negara benar-benar hadir untuk warga yang paling membutuhkan.
Hal tersebut disampaikan Gus Ipul saat membuka Sosialisasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) di hadapan ratusan kepala desa dan pilar-pilar sosial se-Kabupaten Bojonegoro di Pendopo Malowopati Bojonegoro, Jawa Timur, hari ini.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau datanya tidak benar, kebijakannya pasti tidak tepat. Karena itu saya selalu menekankan pentingnya jihad data, kerja sungguh-sungguh dan berkelanjutan agar warga miskin dan rentan benar-benar terlihat," kata Gus Ipul dalam keterangan tertulis, Rabu (21/1/2026).
Gus Ipul menjelaskan istilah the invisible people merujuk pada kelompok masyarakat miskin dan rentan yang kerap tidak tercatat atau tidak terdata secara memadai, sehingga tidak tersentuh bantuan sosial maupun layanan negara. Kondisi ini, menurutnya, menjadi perhatian serius Presiden Prabowo Subianto agar seluruh jajaran pemerintah bekerja lebih presisi.
Dia juga memaparkan data penerima manfaat sekolah rakyat. Dari data ini kelompok rentan umumnya berasal dari keluarga dengan 60 persen orang tua bekerja sebagai buruh atau tenaga harian lepas, 67 persen berpenghasilan di bawah Rp 1 juta per bulan, serta 65 persen memiliki tanggungan keluarga lebih dari empat orang.
Dari sisi pendidikan, tercatat 454 anak tidak atau belum pernah bersekolah dan 299 anak putus sekolah atau tidak lulus, bahkan sebagian diantaranya sudah harus bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Sementara dari aspek sosial, banyak anak berasal dari keluarga orang tua tunggal dan menghadapi berbagai bentuk kerentanan sosial, termasuk kekerasan dalam rumah tangga.
"Ini adalah warga yang sering kali tidak terlihat oleh sistem. Padahal mereka ada, hidup di sekitar kita, dan justru paling membutuhkan kehadiran negara," ujar Gus Ipul.
Gus Ipul menegaskan bahwa DTSEN disusun berdasarkan mandat konstitusi, undang-undang, serta visi Presiden yang diturunkan melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang DTSEN dan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
Dia menekankan bahwa peran kepala desa dan perangkat desa sangat strategis karena data sosial ekonomi berawal dari desa sebelum diverifikasi secara berjenjang hingga tingkat nasional.
"RT, RW, kepala desa, pendamping sosial, sampai bupati dan wali kota, semuanya punya peran penting. Kalau di hulunya sudah benar, maka di hilir kebijakan juga akan tepat," tuturnya.
Sebagai informasi, pemutakhiran data DTSEN dapat dilakukan melalui dua jalur, yakni jalur formal dan jalur partisipasi masyarakat.
Jalur formal dimulai dari RT/RW dan musyawarah desa/kelurahan, diverifikasi oleh pendamping sosial dan dinas sosial kabupaten/kota, sebelum ditetapkan ke dalam DTSEN.
Sementara jalur partisipasi memungkinkan masyarakat mengusulkan maupun menyanggah data secara mandiri melalui aplikasi Cek Bansos, yang kemudian diverifikasi secara berjenjang.
"Masyarakat sekarang bisa ikut mengawal data. Ini bentuk transparansi dan partisipasi publik agar tidak ada yang tertinggal," kata Gus Ipul.
Gus Ipul menegaskan bahwa DTSEN menjadi dasar penentuan sasaran berbagai kebijakan, termasuk program bansos dan Sekolah Rakyat yang menyasar anak-anak dari keluarga desil 1 dan desil 2.
Dia memastikan proses seleksi Sekolah Rakyat tidak menggunakan tes akademik, melainkan berbasis data DTSEN yang diverifikasi melalui ground check pendamping sosial dan penetapan pemerintah daerah.
Gus Ipul mengatakan, saat ini, 166 Sekolah Rakyat telah beroperasi di berbagai daerah dengan hampir 16 ribu siswa, didukung lebih dari 2 ribu guru dan hampir 5 ribu tenaga kependidikan, termasuk di Kabupaten Bojonegoro.
"Sekolah Rakyat ini bukan soal pintar atau tidak, tapi soal keadilan. Negara hadir untuk anak-anak dari keluarga paling rentan agar mereka punya masa depan," ujarnya.
Sementara itu, Bupati Bojonegoro Setyo Wahono menyatakan komitmen Pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk memperkuat kebijakan berbasis data melalui DTSEN. Dia menilai kehadiran DTSEN membantu pemerintah daerah lebih objektif dalam menentukan sasaran program.
"Dengan DTSEN, kita tidak lagi bekerja berdasarkan perkiraan. Data ini menjadi pondasi agar kebijakan benar-benar tepat sasaran dan dirasakan masyarakat," kata Setyo Wahono.
Menurutnya, dukungan terhadap program Sekolah Rakyat yang sejalan dengan upaya memutus rantai kemiskinan.
"Kami berharap Sekolah Rakyat tidak hanya memberi akses pendidikan, tetapi juga membangun kemandirian keluarga, sehingga masyarakat tidak terus bergantung pada bantuan sosial," tutupnya.
(akd/ega)
