Jakarta - Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf atau Gus Ipul bertemu dengan Ombudsman RI. Pertemuan itu untuk membahas pelayanan publik hingga soal sekolah rakyat.
Pertemuan itu berlangsung di kompleks Kementerian Sosial (Kemensos), Jakarta, Selasa (5/5/2026). Pihak Ombudsman diwakili oleh salah satu anggotanya, Maneger Nasution.
"Ke depan, kerja sama ini akan kami tindak lanjuti dengan membuat MoU dan sekaligus membuat roadmap ke depan bagaimana pelayanan ya di lingkungan Kementerian Sosial dan juga tentu dengan daerah bisa seiring sejalan dalam rangka supaya layanan di bidang sosial bisa memenuhi standar-standar yang telah ditentukan," kata Gus Ipul usai pertemuan tersebut.
Gus Ipul menambahkan bahwa setiap rekomendasi dari Ombudsman RI akan ditindaklanjuti oleh Kemensos. Hal itu dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan di Kemensos.
"Dari banyak hal yang kita telah tindak lanjuti itu, tentu kinerja Kementerian Sosial di bidang layanan terus meningkat. Belum sempurna, tapi terus meningkat," ucapnya.
Gus Ipul mencontohkan pada tahun 2025, Kemensos yang memberhentikan sekitar 49 pendamping Program Keluarga Harapan (PKH). Hal itu dilakukan sebagai tindak lanjut rekomendasi Ombudsman.
"Saya sering ulang ini, Pak. Tahun lalu, hampir 500 yang kita berikan surat peringatan satu dan dua, kemudian 49 di antaranya sudah kita berhentikan. Kemudian tahun ini sudah ada empat pendamping PKH yang juga sudah kita berhentikan," sebutnya.
"Jadi ini adalah bagian tindak lanjut dan rekomendasi dari Ombudsman yang sudah kita kerjakan," tambah Gus Ipul.
Sementara itu, Maneger menjelaskan bahwa Kemensos selama lima tahun terakhir salah satu kementerian yang proaktif menjalankan rekomendasi Ombudsman. Dan untuk yang dibahas saat ini, salah satunya terkait program sekolah rakyat.
"Sebetulnya tadi ada diskusi yang saya kira sangat menarik. Kita menyadari salah satu program strategis nasional yang diemban dan digulirkan oleh pemerintahan sekarang Pak Prabowo, itu ada di menteri ini, salah satunya soal Sekolah Rakyat. Tadi kita diskusi," ujar Maneger.
Dia menjelaskan, Ombudsman sudah melakukan kajian soal sekolah rakyat yang hasilnya telah disampaikan ke Kemensos. Ombudsman dan Kemensos berkomitmen memastikan program ini berjalan baik.
"Dan Gus Menteri tadi sudah menjelaskan secara umum bagaimana upaya-upaya yang dilakukan dan itu yang akan kita dampingi terus gitu. Kita akan buat standar pelayanan dan itu akan kita pastikan gitu agar standar itu bisa jalan. Itu kira-kira pada Sekolah Rakyat," ucapnya.
Selain itu, pertemuan ini juga turut membahas soal jasa penitipan anak (daycare). Ombudsman ingin memastikan bahwa proses perizinan day care dan pengawasannya diberikan secara benar.
"Tentu Ombudsman sesuai dengan domainnya akan memastikan dan mendorong agar ini hajat hidup masyarakat kita. Karena itu Ombudsman tentu mendorong agar pemerintah, termasuk tentu pemerintah daerah juga untuk memastikan bahwa proses pendaftaran, perizinan, akreditasi, dan pengawasan itu betul-betul harus dilakukan dan sangat mendesak," ungkap dia. (ial/jbr)
