Jakarta -
Mantan kader PDIP Effendi Simbolon menyinggung Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri harus mundur usai KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka. Juru Bicara PDIP Guntur Romli menduga pemikiran Effendi Simbolon atas hasil pertemuan dengan Joko Widodo (Jokowi).
"Effendi Simbolon baru bertemu dengan Jokowi, mungkin itu hasil pertemuan mereka yang sama-sama pecatan PDI Perjuangan," kata Guntur Romli kepada wartawan, Rabu (8/1/2025).
Guntur kemudian menyinggung pernyataan Megawati pada 12 Desember 2024 lalu yang mengatakan ada pihak yang mau mengacak-acak PDIP. Menurutnya, pernyataan Effendi Simbolon mengkonfirmasi itu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Maka sudah benar apa yang disampaikan oleh Ibu Megawati tanggal 12 Desember ada yang mau mengawut-awut (acak-acak) partai," ucapnya.
Kemudian, dia juga menyebut pernyataan Effendi Simbolon semakin meyakinkan pihaknya bahwa penetapan tersangka Hasto merupakan orderan politik. Penetapan tersangka oleh KPK tersebut, lanjut dia, sebagai jalan untuk menekan Megawati.
"Maka kami semakin yakin, penetapan tersangka pada Saudara Sekjen (Hasto Kristiyanto) merupakan 'orderan politik' sebagai pintu masuk menekan Ibu Megawati mundur," ujar dia.
Effendi Simbolon Singgung Megawati Harus Mundur
Sebelumnya, Effendi Simbolon turut menanggapi status tersangka KPK yang menjerat Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Effendi mengaku prihatin terhadap masalah hukum yang menimpa PDIP saat ini.
"Turut prihatin, ini petaka yang sangat besar ya buat partai yang lama saya ikut di sana ya," kata Effendi setelah menghadiri acara di Kementerian Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Jakarta, Rabu (8/1).
Effendi mengatakan perlu ada evaluasi menyeluruh yang dilakukan PDIP setelah Hasto Kristiyanto ditetapkan tersangka. Dia menilai selama ini belum ada kader PDIP dengan jabatan struktural yang strategis berstatus tersangka.
Menurut Effendi, evaluasi itu juga harus dilakukan mulai posisi ketua umum partai. Effendi menyinggung perlu ada pembaharuan total di kepengurusan PDIP.
"Harus diperbaharui ya semuanya, mungkin sampai ke ketua umumnya juga harus diperbaharui, bukan hanya level sekjen ya. Sudah waktunya-lah, sudah waktu pembaharuan yang total ya," terang Effendi.
(maa/dnu)
