Jakarta -
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengungkapkan bahwa data dan prediksi BMKG penting digunakan sebagai acuan untuk memperkuat mitigasi dan koordinasi lintas sektor. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah terjadinya dampak musim kemarau di Tanah Air.
"Ada atau tidaknya El Nino, kita harus tetap bersiap menyikapi dampak perkiraan kemarau panjang yang disampaikan BMKG. Dampak musim kemarau seperti kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, serta gagal panen harus dicegah sejak dini," kata Lestari, dalam keterangan tertulis, Rabu (15/4/2026).
Lestari menuturkan hal tersebut saat membuka diskusi daring bertema Kesiapan Menghadapi Kemarau Terpanjang di 2026 yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebelumnya diketahui, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi musim kemarau tahun 2026 di Indonesia akan datang lebih awal, yakni pada April - Juni diwarnai dengan El Nino Godzila sehingga kemarau diperkirakan berlangsung lebih kering dan lebih panjang jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.
Sebanyak 64,5% wilayah diprediksi mengalami curah hujan di bawah normal, dengan puncak kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus - September 2026.
Menurut Lestari, pemahaman masyarakat terkait fenomena cuaca yang akan dihadapi pada pekan-pekan mendatang, sangat penting untuk terus ditingkatkan. Rerie, sapaan akrab Lestari, mengingatkan agar masyarakat tidak salah kaprah dalam menyikapi fenomena cuaca yang terjadi.
Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI itu mendorong para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah mampu memberi pemahaman yang tepat kepada masyarakat sebagai bagian dari langkah mitigasi yang dilakukan.
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu menekankan bahwa seluruh data BMKG ini harus dimanfaatkan untuk mempersiapkan fasilitas dan skema mitigasi sejak dini.
"Saya berharap para pemangku kepentingan dan masyarakat, serta elemen terkait dapat menetapkan sejumlah kebijakan yang dapat dipahami dan berorientasi pada upaya perlindungan masyarakat. Jangan sampai musim kemarau mendatangkan bencana yang sebenarnya bisa dicegah," jelasnya.
Sementara itu, Direktur Perencanaan dan Evaluasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Kementerian Kehutanan RI, Nurul Iftitah mengungkapkan bahwa upaya mengantisipasi sejumlah dampak kemarau panjang itu sejatinya sudah ada pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 di sektor kehutanan.
Dalam RPJMN 2025-2029 itu, ujar Nurul, pemerintah menetapkan sistem keamanan negara dengan mendorong kemandirian bangsa melalui upaya swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
Berdasarkan perencanaan itu, tambah Nurul, sektor kehutanan antara lain berfokus pada pengelolaan daerah aliran sungai (DAS). Menurutnya, DAS harus dikelola secara menyeluruh agar mampu mendukung keberlangsungan ekosistem yang lebih luas.
Nurul mengakui bahwa lebih dari 42.000 titik DAS di Indonesia merupakan 10% dari cakupan wilayah di tanah air.
Selain itu, ia juga menambahkan bahwa upaya rehabilitasi hutan dan lahan juga sangat dibutuhkan sebagai bagian dari upaya antisipasi dampak kekeringan yang diperkirakan terjadi di tahun ini. Sejumlah upaya tersebut membutuhkan kolaborasi dari semua pihak terkait.
Direktur Penanganan Darurat Wilayah I BNPB, Agus Riyanto mengungkapkan pihaknya juga sudah melakukan berbagai persiapan mengantisipasi bencana di tanah air.
Diakui Agus, pada awal tahun 2026, Indonesia didominasi oleh bencana hydrometeorologi. Namun ke depan, berdasarkan informasi dari BMKG yang memperkirakan akan berhembus El Nino di wilayah Indonesia, BNPB akan mempersiapkan penanganan dampaknya.
Menurut Agus, persiapan jangka panjang penanggulangan dampak kekeringan harus dilakukan melalui membangun tata kelola air yang tepat di setiap daerah. Lalu, langkah mitigasi ancaman kebakaran juga sudah dilakukan dengan berkoordinasi dengan BMKG, Pemerintah Daerah, memperkuat aspek kesiapsiagaan dan melakukan modifikasi cuaca bila diperlukan.
Direktur Perubahan Iklim BMKG, Fachri Radjab mengungkapkan prediksi musim kemarau pada 2026 akan berlangsung lebih panjang dari tahun lalu. Menurut Fachri, antara musim kemarau dan El Nino merupakan dua fenomena yang berbeda.
Indonesia secara alami memang memiliki dua musim, yaitu hujan dan kemarau. Sedangkan El Nino, tambah dia, adalah pergerakan udara yang disebabkan peningkatan suhu permukaan air laut di kawasan Samudra Pasifik.
Sebab, El Nino terjadi bersamaan dengan datangnya kemarau tahun ini. Fachri menjelaskan bahwa hal itu menyebabkan intensitas musim kemarau 2026 lebih lama dan lebih kering dari rata-rata selama 30 tahun terakhir.
Menurut Fachri, El Nino secara umum dibagi menjadi empat tingkatan yaitu lemah, moderat, kuat dan sangat kuat. Fachri memperkirakan, El Nino berskala lemah-moderat akan terjadi pada semester 2 tahun 2026 di wilayah Indonesia dengan peluang terjadinya 70%-90%.
Peneliti Kebencanaan IFAR Universitas Islam Internasional Indonesia, Sofyan Ansori mengapresiasi sejumlah persiapan yang dilakukan dalam menghadapi ancaman bencana dampak cuaca ekstrem di tanah air.
Sofyan menjelaskan istilah El Nino dan kemarau panjang saat ini sudah menjadi pembicaraan di ranah publik sehingga menjadi perhatian banyak pihak. Sejumlah rencana dari pihak terkait harus dipastikan dapat diterapkan dengan tepat saat ancaman bencana datang.
Sofyan berpendapat upaya pencegahan bencana, seperti kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) tahun ini diperkirakan terkendala kondisi masyarakat yang sedang menghadapi tekanan ekonomi. Sebab, biasanya, pengawasan dini dari ancaman Karhutla di musim kemarau melibatkan relawan dari masyarakat sekitar hutan.
Sofyan mendorong agar para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah dapat secara konsisten meningkatkan kewaspadaan melalui penguatan deteksi dini dari sejumlah ancaman bencana di tanah air.
Sebagai informasi, diskusi yang dimoderatori Pujiaryati Anggiasari (Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI) ini menghadirkan Nurul Iftitah (Direktur Perencanaan dan Evaluasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Kementerian Kehutanan RI), Agus Riyanto (Direktur Penanganan Darurat Wilayah I, BNPB), dan A. Fachri Radjab (Direktur Perubahan Iklim, BMKG) sebagai narasumber. Selain itu, hadir pula Sofyan Ansori (Peneliti Kebencanaan IFAR Universitas Islam Internasional Indonesia) sebagai penanggap.
(akd/ega)
