Jakarta -
Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta melaksanakan Sensus Ekonomi (SE) 2026 serentak di seluruh Indonesia. Petugas BPS juga mendatangi kediaman Ketua DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin di Koja, Jakarta Utara.
Suhud menegaskan, seluruh lapisan masyarakat harus menyukseskan Sensus Ekonomi 2026. Termasuk pejabat publik dan pelaku usaha. Hasis sensus akan menjadi dasar bagi pemerintah menyusun berbagai kebijakan pembangunan.
"Karena data yang akurat akan memastikan pembangunan presisi sesuai dengan realitas yang ada," ujar Suhud, dikutip Rabu (17/6/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Keterlibatan pejabat publik dalam sensus merupakan bentuk dukungan terhadap upaya pemerintah memperoleh data ekonomi yang akurat dan komprehensif.
Keterbukaan data akan membantu pemerintah memahami kondisi ekonomi terkini. Sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat lebih tepat sasaran.
"Pemerintah bisa mengetahui dan mengukur sejauh mana data ekonomi kita yang sesungguhnya," kata Suhud.
Hasil Sensus Ekonomi 2026, lanjut dia, akan menjadi referensi strategi penyusunan kebijakan pembangunan dan penganggaran daerah agar lebih efektif. Termasuk perencanaan pembangunan di tahun 2027.
"Data ini akan menjadi basis kita di dalam menentukan kebijakan," ucap Suhud.
DPRD DKI juga akan menggunakan data tersebut sebagai basis kebijakan pembuatan konsep anggaran, desain pembangunan, dan arah kebijakan Jakarta ke depan.
Sementara itu, Kepala BPS DKI Jakarta Kadarmanto mengapresiasi partisipasi ketua DPRD DKI Jakarta dalam Sensus Ekonomi 2026.
Keterlibatan tokoh publik dapat menjadi contoh bagi masyarakat dan pelaku usaha. Dengan begitu, turut berpartisipasi dalam pendataan.
"Sehingga kita mendapatkan data yang akurat," tutur Kadarmanto.
Ia menegaskan, Sensus Ekonomi memiliki peran strategis bagi Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional. Data yang terkumpul akan mendukung penyusunan berbagai indikator ekonomi. Memperkuat daya saing Jakarta sebagai kota global.
"Untuk mendukung Jakarta sebagai kota global," kata Kadarmanto.
Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dimulai pada 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. BPS menargetkan, hasil awal pendataan tersedia pada akhir tahun.
"Diharapkan Desember sudah ada hasilnya," ungkap Kadarmanto.
Pada kesempatan yang sama, Kepala BPS Kota Jakarta Utara Theresia Parwati menjelaskan, menyediakan mekanisme pendataan daring melalui Program Ngibar.
"Ngibar itu adalah pendataan secara online yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan," terang Theresia.
Lihat juga Video 'Kenapa Pelemahan Rupiah dan IHSG Tak Kunjung Berhenti':
(ega/akn)
