Jakarta -
Ketua DPR RI Puan Maharani menerima penghargaan dari Forum Pers DPR, Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) sebagai Tokoh Pengawal Kebijakan Pro Perempuan dalam ajang KWP Awards 2026. Ia menilai, kerja DPR membutuhkan peran media agar dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
Acara penganugerahan tersebut digelar di Ruang Pustakaloka, Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/4). Penghargaan itu diserahkan secara simbolis oleh Ketua KWP, Ariawan.
Pada kesempatan itu, Puan menyampaikan terima kasih atas penghargaan yang diberikan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya menyampaikan apresiasi kepada Koordinatoriat Wartawan Parlemen atas penyelenggaraan penghargaan ini," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (16/4/2026).
Dalam acara bertajuk 'Mengawal Perjuangan, Mengapresiasi Dedikasi, Bersama Mewujudkan Indonesia Emas' ini, Puan menyebut KWP Award harus dilihat bukan hanya sebuah seremoni saja.
"Ini adalah momen penting bagi kita semua untuk merefleksikan hubungan antara lembaga legislatif dan dunia jurnalisme, sebuah hubungan yang menjadi salah satu kunci kekuatan utama demokrasi Indonesia," terangnya.
"Kita tahu bahwa DPR RI tidak bisa bekerja di dalam ruang hampa," lanjutnya.
Ia menilai media sebagai jembatan bagi DPR untuk memperlihatkan kerja-kerja yang dilakukan setiap harinya.
"Dalam setiap rapat dengar pendapat, setiap pembahasan rancangan undang-undang, setiap keputusan yang kami ambil, semua membutuhkan satu hal yang penting untuk menjadi pertimbangan DPR yaitu aspirasi rakyat," jelasnya.
"Dan salah satu sumber penting dari aspirasi rakyat tersebut dapat kami peroleh melalui media yang menjembataninya melalui pemberitaan," imbuhnya.
Menurut Puan, kerja sama DPR dengan media sangat dibutuhkan demi memastikan perjuangan bagi rakyat dapat diketahui.
"Begitu juga ketika DPR RI sudah melahirkan keputusan, kebijakan, atau saat DPR RI bersuara, maka kembali ada proses kerjasama antara dunia legislasi dengan dunia jurnalisme," katanya
"Karena apa yang dikerjakan DPR-RI perlu diceritakan dengan tepat, jelas dan menjangkau masyarakat luas," sambungnya.
Ia juga menyampaikan peran media bagi DPR, mencakup peran wartawan di lapangan sebagai penggerak utama dalam pengumpulan bahan pemberitaan.
"Teman-teman wartawan parlemen bukan hanya menjadi saksi mata dari proses legislasi, melainkan juga menjadi penerjemah antara bahasa kebijakan dan bahasa keseharian rakyat," tuturnya.
Puan pun menyinggung kemajuan teknologi yang menjadi salah satu tantangan dalam penyebaran informasi saat ini. Menurutnya, media berperan sebagai penyaring informasi yang tidak benar.
"Kita juga harus jujur menghadapi tantangan zaman. Di era digital ini, sebuah berita yang akurat tentang kinerja DPR harus bersaing dengan ribuan konten yang diproduksi dalam hitungan detik, termasuk hoaks, informasi yang dipotong dari konteksnya, dan narasi yang dapat mendistorsi fakta," urainya.
"Di dalam kondisi seperti itu, terlihat bahwa wartawan parlemen ada di garis terdepan. Teman-teman yang menentukan apakah rakyat mendapat gambaran utuh atau serpihan yang tidak lengkap tentang kerja-kerja di DPR RI," lanjutnya.
Untuk itu, Puan menyatakan terus mendukung kerja jurnalistik yang dilakukan pers. Ia menegaskan bahwa kualitas jurnalisme bukan hanya soal kecepatan menyampaikan berita ataupun meliput apa yang sedang terjadi.
"Lebih dari itu, jurnalisme menyangkut kedalaman analisis, ketepatan konteks, dan relevansi informasi dengan kebutuhan rakyat," ucapnya.
"Tetapi yang membantu rakyat memahami mengapa sesuatu terjadi dan apa dampaknya bagi kehidupan mereka," sambungnya.
Lebih lanjut, Puan mengucapkan terima kasih kepada KWP yang memberikan penghargaan kepada sejumlah anggota fraksi DPR. Setidaknya ada 65 penghargaan yang diberikan dalam KWP Awards 2026, termasuk untuk kepala daerah dan pimpinan lembaga.
Ia turut mengapresiasi seluruh wartawan parlemen yang setiap harinya bekerja untuk meliput kerja-kerja DPR.
"Terima kasih kepada seluruh wartawan parlemen atas dedikasi dan profesionalisme Anda. Teruslah meliput dengan jujur dan bertanggung jawab," ungkapnya.
"Karena demokrasi yang sehat butuh parlemen yang bekerja, dan parlemen yang bekerja butuh media yang mengawal," imbuhnya.
Sementara itu Ketua Pelaksana KWP Awards 2026, Sopian mengatakan penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi KWP terhadap kinerja parlemen.
"KWP Awards 2026 telah melewati penilaian obyektif dan dampak nyata parlemen bagi masyarakat," tutur Sopian.
(anl/ega)
