Senayan Desak Negara Jangan Kalah Usai Tannos Ogah Serahkan Diri

Jakarta -

Buron kasus korupsi e-KTP, Paulus Tannos, memberikan perlawanan usai menolak menyerahkan diri ke Indonesia. Sikap tidak koperatif Tannos membuat Senayan bersuara.

Paulus Tannos saat ini telah ditahan di Singapura. Dia sedang menunggu sidang esktradisi untuk dipulangkan ke Tanah Air. Namun, Tannos telah mengajukan penangguhan penahanan karena menolak pulang ke Indonesia secara sukarela.

Legislator PKB Minta Pemerintah RI Tak Kalah dengan Buronan

Anggota Komisi XIII DPR RI, Mafirion, mengecam buron kasus korupsi proyek e-KTP, Paulus Tannos, yang menolak kembali ke Indonesia dan mengajukan penangguhan penahanan kepada otoritas Singapura. Mafirion meminta pemerintah Indonesia tidak kalah melawan permohonan dari Tannos.

"Kami mengecam upaya penghindaran hukum oleh tersangka kasus e-KTP ini. Ini bukan hanya soal korupsi, tapi sudah menyentuh kedaulatan hukum negara. Negara tidak boleh kalah oleh buronan yang telah merugikan negara. Penegakan hukum harus ditegakkan secara tegas dan adil," kata Mafirion kepada wartawan, Selasa (3/6/2025).

Mafirion mengatakan penyelesaian kasus Paulus Tannos telah menyangkut wibawa dan kehormatan bangsa. Dia mengaku miris jika buron korupsi justru bebas bermanuver di negara lain.

"Jika buronan korupsi dibiarkan bebas bermanuver di luar negeri, maka yang dipertaruhkan adalah kehormatan kita sebagai bangsa berdaulat," tambahnya.

Manfaatkan Jalur Diplomasi

Mafirion meminta pemerintah, khususnya Kementerian Hukum, mengawal proses ekstradisi secara agresif. Pemerintah RI perlu proaktif dengan jalur diplomasi yang dimiliki.

"Pemerintah harus menjalin koordinasi erat dengan otoritas Singapura, baik melalui jalur hukum maupun diplomatik, guna menghadapi permohonan penangguhan dari Paulus. Perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapura yang telah disahkan harus dimanfaatkan secara maksimal sebagai bentuk komitmen bersama memberantas kejahatan lintas negara," katanya.

Legislator PKB ini juga mendorong Kementerian Hukum berkoordinasi lintas lembaga, termasuk dengan Direktorat Jenderal Imigrasi dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Dia berharap paspor Paulus Tannos dapat dibekukan dan seluruh akses keimigrasian dicabut guna menghindari pelarian.

"Kasus ini menjadi batu ujian, tidak hanya bagi KPK, tetapi juga bagi seluruh sistem penegakan hukum kita. Keberhasilan membawa pulang Paulus Tannos akan menjadi bukti bahwa Indonesia benar-benar serius dalam memerangi korupsi tanpa kompromi," ungkapnya.

Pimpinan Komisi XIII DPR Wanti-wanti Tannos Bisa Kabur

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira, menyoroti polemik ekstradisi buron Paulus Tannos. Ia menekankan lemahnya sistem ekstradisi yang justru menunggu buron untuk menyerahkan diri secara sukarela.

"Ada satu hal yang agak sulit dipahami dalam perjanjian ekstradisi ini, yaitu lemahnya daya paksa terhadap buron Paulus Tannos untuk diekstradisi ke Indonesia. Mengapa harus menunggu Paulus Tannos secara sukarela menyerahkan diri?" kata Andreas.

Andreas menyoroti Paulus Tannos, yang memiliki kesepakatan untuk mengajukan penangguhan penahanan. Ia memandang hal ini sama saja seperti beperkara dengan pemerintah Indonesia.

"Bahkan Paulus Tannos punya kesempatan untuk meminta penangguhan penahanan di Singapura. Ini sama saja dengan Paulus Tannos saat ini sedang beperkara dengan pemerintah Indonesia di pengadilan Singapura," ujar Andreas.

Andreas mempertanyakan perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura. Ia menyebut potensi terburuk Paulus Tannos dapat kabur ke negara lain.

"Lantas, apa artinya perjanjian ekstradisi? Seandainya pengadilan Singapura nanti akan mengadili dan mengabulkan penundaan penahanan, maka Paulus Tannos akan bebas, juga bisa bebas kabur lagi ke negara lain," tambahnya.

(ygs/lir)