Jakarta -
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah (Pemda) bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) segera melakukan intervensi terhadap kenaikan harga beras di sejumlah daerah.
Tomsi menegaskan bahwa langkah tersebut perlu dilakukan secara cepat mengingat beras merupakan komoditas pangan utama yang memiliki kontribusi besar terhadap inflasi.
"Beras ini besar sekali. Jadi kalau sedikit saja kenaikan harga beras mengenai inflasi kita naik, karena semua makan beras. Kalau cabai, sebagian tidak makan cabai," ujar Tomsi dalam keterangan tertulis, Selasa (18/8/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hal itu ia sampaikan saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan Evaluasi Dukungan Pemda dalam Program 3 Juta Rumah secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta.
Tomsi menyoroti lonjakan harga beras di beberapa wilayah, seperti Kabupaten Bone Bolango yang naik sekitar 13 persen dan Kabupaten Pohuwato yang mendekati 10 persen. Ia pun mendesak pemerintah daerah bersama TPID untuk segera melakukan inspeksi lapangan demi memantau pergerakan harga, mengecek ketersediaan stok, dan mengidentifikasi pemicu kenaikan tersebut.
Khusus untuk Kabupaten Bone Bolango, Tomsi meminta Perum Bulog berkoordinasi dengan Pemda setempat untuk segera melaksanakan operasi pasar. Menurutnya, intervensi perlu dilakukan segera agar kenaikan harga tidak semakin membebani masyarakat.
"Jadi tidak boleh sedikit pun ada kenaikan harga beras dengan stok kita yang banyak," tegas Tomsi.
Tomsi menekankan agar Pemda tidak menunda intervensi hingga harga terlanjur melambung tinggi. Ia meminta TPID untuk bergerak secara aktif memantau pasar dan mengeksekusi langkah pengendalian begitu indikasi kenaikan harga mulai terlihat.
"Jangan nunggu naik dulu baru kita berbuat. Itulah gunanya supaya jangan sempat naik," katanya.
Tak hanya di Bone Bolango dan Pohuwato, Tomsi mengimbau seluruh daerah yang mengalami lonjakan harga beras untuk segera melakukan sidak pasar. Ia juga mendorong TPID mempererat sinergi dengan Bulog, BPS, dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam memantau pergerakan harga pangan secara intensif.
Tomsi mengingatkan bahwa ketersediaan stok beras nasional yang besar seharusnya dapat menjadi instrumen untuk menjaga stabilitas harga di daerah. Karena itu, ia meminta Pemda memanfaatkan dukungan tersebut melalui langkah intervensi yang tepat dan cepat.
"Beras kita banyak, hampir 5,7 juta ton, terbanyak sepanjang sejarah. Kalau sampai naik, apalagi naiknya tinggi, ini berarti kesalahan ada pada kita," ungkapnya.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa kenaikan harga beras berpotensi memberi tekanan signifikan terhadap inflasi. Hal ini terlihat pada September 2023, saat inflasi beras menyentuh angka 5,61 persen akibat dampak musim kering dan curah hujan yang minim. Tren tekanan ini kembali berulang pada Februari 2024, dengan inflasi beras yang tercatat cukup tinggi mencapai 5,32 persen.
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan bahwa terjadi peningkatan harga di sejumlah kabupaten/kota per-minggu lalu.
"Jika dibandingkan dengan minggu lalu jumlah kabupaten/kota yang mengalami peningkatan harganya, yaitu 106 kabupaten/kota, sekarang menjadi 120 kabupaten/ kota," katanya.
Rapat koordinasi ini dihadiri secara langsung maupun daring oleh narasumber dari BPS, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Satgas Pangan Polri, hingga Kejaksaan. Jalannya kegiatan tersebut juga dihadiri secara virtual oleh jajaran pemerintah daerah (Pemda) dari seluruh Indonesia.
(akd/ega)
