Jakarta, CNBC Indonesia - Hubungan diplomatik di kawasan Timur Tengah kini berada di ujung tanduk setelah serangkaian serangan pesawat nirawak (drone) dan rudal yang diluncurkan dari wilayah Irak menyasar negara-negara Teluk. Eskalasi ini memicu kemarahan besar dari negara-negara tetangga Arab yang mulai kehilangan kesabaran terhadap ketidakmampuan Baghdad dalam menertibkan milisi pro-Iran di tanah mereka sendiri.
Mengutip Arab News, ketegangan ini memuncak setelah perwakilan pemerintah Amerika Serikat (AS) dan Irak berkumpul di Irbil pada Rabu, (26/03/2026). Pertemuan tersebut merupakan rapat perdana Komite Koordinasi Tinggi Bersama AS-Irak yang baru, yang dibentuk atas desakan Washington sebagai upaya untuk menjaga Irak agar tetap berada di luar konflik regional yang tengah berlangsung.
Sehari setelah pertemuan tersebut, tepatnya pada Kamis, Kedutaan Besar AS di Baghdad mengeluarkan pernyataan resmi yang menyatakan bahwa kedua belah pihak telah memutuskan untuk mengintensifkan kerja sama. Langkah ini diambil guna mencegah serangan teroris dan memastikan wilayah Irak tidak digunakan sebagai titik peluncuran agresi apa pun terhadap rakyat Irak, pasukan keamanan Irak, personel AS, maupun negara-negara tetangga dan regional.
Namun, sejumlah luka lama masih menjadi persoalan besar dalam kesepakatan ini. Sebelumnya, pada 14 Maret 2026, sebuah serangan udara menghantam sebuah rumah di Distrik Karrada, Baghdad, yang diduga dilakukan oleh AS dalam upaya gagal untuk membunuh Ahmad Al-Hamidawi. Al-Hamidawi merupakan pemimpin Kataib Hizballah, sebuah milisi kuat Irak yang didukung oleh Iran.
Pemerintah AS sendiri telah menjanjikan imbalan sebesar US$ 10 juta atau setara dengan Rp 157,4 miliar bagi siapa saja yang bisa memberikan informasi terkait keberadaan Al-Hamidawi. Departemen Luar Negeri AS melalui program Rewards for Justice menyatakan bahwa kelompok yang dipimpin pria tersebut telah berulang kali menargetkan personel dan fasilitas AS di Irak menggunakan IED, roket, dan sistem pesawat nirawak, menculik warga AS, serta membunuh warga sipil Irak yang tidak bersalah.
Pasca serangan udara yang menewaskan tiga anggota Kataib Hizballah tersebut, Kedutaan Besar AS di Baghdad langsung dihantam drone sebagai aksi balas dendam. Pihak Kedutaan kemudian mengeluarkan peringatan darurat yang mendesak warga negara AS untuk segera meninggalkan Irak dan tidak mendekati area kedutaan maupun konsulat di Irbil.
Ancaman Jadi Negara Paria dan Tekanan Negara Arab
Kondisi politik Irak yang carut-marut semakin memperumit keadaan, terutama terkait penentuan Perdana Menteri baru. Kerangka Koordinasi, blok partai Syiah terbesar yang menguasai lebih dari setengah kursi parlemen, hingga kini belum menyepakati kandidat yang akan diusung. Siapa pun yang memimpin kelak akan menghadapi tugas berat dalam menyeimbangkan hubungan antara Washington dan Teheran.
Sejak perang AS-Israel dengan Iran pecah pada 28 Februari lalu, serangan dari faksi pro-Iran di Irak terhadap negara-negara Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) terus meningkat. Hal ini memicu reaksi keras dari Arab Saudi yang memanggil duta besar Irak pada 12 April untuk memprotes serangan drone yang berasal dari wilayah Irak.
Wakil Menteri Urusan Politik Arab Saudi, Saud Al-Sati, memberikan peringatan keras kepada Irak untuk segera mengendalikan situasi tersebut.
"Jika Irak tidak melakukan tindakan, Arab Saudi akan mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk membela keamanannya dan melindungi wilayahnya," tegas Al-Sati.
Pesan serupa disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Bahrain sehari kemudian. Saat memprotes serangan drone yang terus berlanjut, Bahrain menyatakan kepada kuasa usaha Irak bahwa mereka juga berhak mengambil segala langkah yang diperlukan untuk melindungi diri. Tak ketinggalan, Uni Emirat Arab (UEA) pada 15 April melayangkan nota protes keras yang mengecam serangan teroris tak beralasan dari wilayah Irak oleh milisi yang berafiliasi dengan Republik Islam Iran.
Analisis dari Atlantic Council yang diterbitkan pada 2 April menyebutkan bahwa milisi yang didukung Iran tersebut sedang menghancurkan Irak dari dalam. Direktur Inisiatif Irak di Atlantic Council, Victoria J. Taylor, menyatakan bahwa kekuatan milisi ini merupakan kesalahan dari pemerintah Irak berturut-turut yang membiarkan mereka menembus institusi keamanan, politik, dan ekonomi negara.
"Meskipun perdana menteri Irak baru-baru ini telah membuat langkah maju dalam memperbaiki hubungan dengan mitra Teluk dan regional, serangan milisi terhadap Teluk dan Yordania berisiko membuat Irak menjadi negara paria sekali lagi," kata Taylor.
Taylor menambahkan bahwa menghadapi milisi ini sama berbahayanya dengan menghadapi mafia Sisilia karena kelompok ini sangat keras dan telah masuk ke berbagai lapisan masyarakat hingga aparat keamanan serta hakim merasa terancam nyawanya. Namun, ia menekankan bahwa Irak tidak memiliki pilihan lain selain mengambil kembali kendali atas masa depan negaranya.
Senada dengan hal tersebut, David Schenker, peneliti senior di Washington Institute dan mantan Asisten Sekretaris Negara AS, menilai bahwa Irak kini mulai menyerupai Lebanon dan dalam bahaya menjadi negara gagal. Ia menyoroti banyaknya campur tangan Iran, pencucian uang, dan kriminalitas yang terjadi di sana.
"Masalah sebenarnya adalah enam atau tujuh faksi dalam Hashd (Pasukan Mobilisasi Populer) yang merupakan organisasi teroris yang masuk dalam daftar gaji pemerintah, mengendalikan Hashd, tidak bertanggung jawab kepada pemerintah, dan faktanya adalah aktor independen yang sering kali melayani kepentingan Iran," jelas Schenker.
Schenker menyimpulkan bahwa meskipun negara-negara Teluk telah bekerja keras untuk merangkul Irak kembali ke sistem Arab, pendanaan Baghdad terhadap organisasi milisi ini akan membuat negara-negara Teluk menghentikan kebijakan bantuan mereka. Menurutnya, Irak membutuhkan pemimpin nasionalis yang mencari kemakmuran dan kedaulatan, namun hal itu mustahil terjadi selama milisi masih mendominasi.
(tps/tps)
Add
as a preferred
source on Google
