Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah dan DPR telah sepakat menaikkan target defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) pada 2026, dari rancangan sebelumnya yang termuat dalam RAPBN 2026. Menyebabkan kebutuhan pembiayaan anggaran juga ikut terkerek naik.
Saat Rapat Paripurna DPR ke-5 pada 23 September 2025 terkait pengesahan UU APBN 2026, DPR dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sepakat menaikkan target defisit APBN 2026 menjadi Rp 689,15 triliun atau setara 2,68% dari PDB, dari sebelumnya dalam RAPBN 2026 sebesar Rp 638,71 triliun atau setara 2,48% PDB.
Naiknya target defisit akibat kebutuhan belanja membengkak menjadi Rp 3.842,73, triliun dari sebelumnya Rp 3.786,49 triliun dengan pendapatan negara hanya berpotensi naik menjadi Rp 3.153,58 triliun dari target awal Rp 3.147,68 triliun membuat kebutuhan pembiayaan anggaran juga menjadi semakin besar, menyesuaikan nominal rancangan defisit.
"Diperlukan untuk nanti menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, jadi enggak usah takut. Kita tetap hati-hati," kata Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Gedung Parlemen pada 19 September 2025 saat menjelaskan kenaikan target defisit APBN 2026, dikutip Rabu (31/12/2025).
Namun, karena UU APBN 2026 yang sudah disepakati tak kunjung dipublikasikan ke publik detailnya, serta belum adanya penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran alias DIPA oleh pemerintah secara simbolis hingga saat ini ke kementerian atau lembaga, detail dari target pembiayaan anggaran pada 2026 sulit ditelusuri.
Detail itu menjadi penting mengingat ada komponen pembiayaan utang dan pembiayaan non utang di dalamnya. Pembiayaan non utang seperti pembiayaan investasi dan pemberian pinjaman menjadi faktor pengurang total pembiayaan utang dan pembiayaan lainnya.
Terkait dengan molornya penyerahan DIPA dan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2026, Purbaya juga sebelumnya telah memberikan penjelasan. Seremoni penyerahan DIPA sebagai tonggak awal pelaksanaan tahun anggaran berjalan APBN biasanya dilakukan awal bulan Desember tiap tahunnya.
Purbaya menegaskan, hingga kini pihaknya masih menunggu jadwal dari Istana dan Presiden Prabowo Subianto terkait agenda rutin akhir tahun itu sambil memastikan penyelenggaraan APBN 2026 tidak akan terhambat karena seremoni yang molor ini.
"Kan ini upacaranya aja, nanti kita tunggu kapan Istana punya waktu. Bukan berarti pelaksanaannya APBN 2026 terhambat. Memang mundur dua minggu kan seremoninya. Tapi yang lain jalan," ujar Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan.
Purbaya pun mengatakan penyerahan DIPA seharusnya dijadwalkan pada Selasa, 16 Desember 2025. Rencana ini harus tertunda karena Presiden harus memberikan pengarahan kepada sejumlah Kepala Daerah di Papua.
Terlepas dari itu, bila merujuk pada dokumen Nota Keuangan RAPBN 2026, sebelum disahkannya UU APBN 2026 oleh pemerintah dan DPR pada September 2025, target pembiayaan anggaran untuk menutup defisit APBN senilai Rp 638,8 triliun. Terdiri dari nominal target penarikan utang sebesar Rp 781,9 triliun dan pembiayaan lainnya Rp 60,4 triliun, dikurangi dengan target pembiayaan investasi Rp 203,1 triliun, dan pemberian pinjaman Rp 400 miliar.
Nominal pembiayaan anggaran melalui utang sebesar Rp 781,9 triliun dalam rancangan APBN 2026 itu terdiri dari target hasil penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) neto sebesar Rp 749,2 triliun, dan pinjaman neto Rp 32,7 triliun.
Sebagai informasi, berikut ini data pembiayaan utang dalam lima tahun terakhir:
- 2021: Rp 870,5 triliun
- 2022: Rp 696 triliun
- 2023: Rp 404 triliun
- 2024: Rp 558,1 triliun
- 2025 (outlook): Rp 715,5 triliun
- RAPBN 2026: Rp 781,9 triliun
(arj/haa)
[Gambas:Video CNBC]
