Jakarta - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera melakukan langkah antisipatif untuk merespons potensi bencana berulang di wilayah terdampak. Hal itu dilakukan melalui pemantauan lapangan, percepatan penanganan infrastruktur kritis, hingga koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah.
Langkah cepat itu kembali terlihat setelah angin kencang merusak sejumlah hunian sementara (huntara) di Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara, pada Selasa (2/6). Menindaklanjuti kejadian tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum segera melakukan pendataan kerusakan dan menyiapkan langkah perbaikan agar para penyintas tetap memiliki tempat tinggal yang aman dan layak.
"Saya sudah menginstruksikan jajaran Kementerian PU untuk segera melakukan perbaikan terhadap huntara yang terdampak cuaca ekstrem di Kecamatan Langkahan," kata Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo dalam keterangan tertulis, Jumat (5/6/2026).
Respons cepat tersebut sejalan dengan arahan Satgas PRR yang sejak awal menempatkan mitigasi risiko bencana berulang sebagai bagian penting dari fase rehabilitasi dan rekonstruksi permanen. Selain memastikan pemulihan berjalan, pemerintah juga terus memantau berbagai titik rawan yang berpotensi mengganggu mobilitas masyarakat maupun distribusi logistik.
Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian sebelumnya menegaskan pemerintah tidak hanya fokus pada pembangunan kembali wilayah terdampak, tetapi juga memastikan seluruh proses pemulihan memiliki ketahanan yang lebih baik terhadap ancaman bencana di masa mendatang.
Dalam monitoring dan evaluasi yang dilakukan Satgas PRR di Aceh Timur dan Aceh Tengah pada akhir Mei lalu, tim menemukan sejumlah titik longsor yang menghambat akses transportasi di ruas Peureulak-Lokop, jalur strategis penghubung Aceh Timur, Gayo Lues, dan Aceh Tengah. Longsoran yang kembali terjadi menjelang Idul Adha itu menyebabkan kendaraan tidak dapat melintas dan memaksa pengguna jalan mencari rute alternatif dengan waktu tempuh yang jauh lebih panjang.
Temuan tersebut langsung ditindaklanjuti melalui koordinasi bersama Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh dan Dinas Pekerjaan Umum Aceh. Hasilnya, kedua instansi berkomitmen mempercepat survei lapangan dan penanganan titik-titik longsor yang mengganggu konektivitas masyarakat.
Selain penanganan di Lokop, BPJN juga berkomitmen mengirim tim pemantau ke ruas Inang-Inang-Bireuen serta sejumlah jalan terdampak lainnya guna mempercepat perbaikan longsor dan abrasi badan jalan.
Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memastikan hasil pemulihan yang telah dicapai selama beberapa bulan terakhir tidak kembali terganggu akibat bencana susulan.
Infrastruktur jalan yang berfungsi baik menjadi kunci bagi distribusi bantuan, akses layanan dasar, aktivitas ekonomi masyarakat, hingga pelaksanaan pembangunan hunian tetap yang saat ini terus berjalan di berbagai wilayah terdampak.
Tonton juga video "Satgas PRR: Pembangunan Huntara di Sumatera Sudah 93%"
(akd/ega)
