Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengatakan pemerintah membuka ruang bagi masyarakat yang merasa penetapan data desil tak sesuai kondisi sebenarnya. Gus Ipul mengatakan warga dapat mengajukan pemutakhiran data melalui sejumlah kanal yang telah disediakan.
"Bisa datang, bisa melakukan pemutakhiran sekali lagi ya lewat command center. Ada itu nomornya. Kemudian ada WA center, ada aplikasi Cek Bansos, atau datang ke kelurahan dan desa masing-masing. Di sana ada operator data desa, disiapkan aplikasinya aplikasi SIKS-NG," ujar Gus Ipul saat akan rapat kerja dengan Komisi VIII DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/8/2026).
Gus Ipul mengatakan pemerintah menyiapkan berbagai saluran tersebut agar masyarakat yang merasa tak lagi menerima bansos akibat perubahan desil bisa memperbaiki datanya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi semua sudah kita siapkan berbagai saluran supaya masyarakat bisa segera memperbaiki. PBI juga begitu, kita sudah lakukan berbagai langkah supaya mereka yang berhak benar-benar bisa menerima," jelas dia.
Gus Ipul memastikan setiap laporan mengenai kesalahan atau ketidaktepatan sasaran akan ditindaklanjuti. Pemerintah, kata dia, terbuka terhadap semua laporan masyarakat
"Kalau misalnya ada keliruan, ketidaktepatan sasaran, kita segera perbaiki, ya. Pokoknya prinsipnya kita terbuka, sangat terbuka," katanya.
"Jadi kalau sekarang ada keluhan-keluhan, 'Saya kok di desil 6 padahal saya seperti ini, saya kok di desil ini, saya di desil ini,' itu tentu kita apresiasi dan kita buka untuk dilakukan pemutakhiran," sambung Gus Ipul.
Gus Ipul mengatakan persoalan desil berkaitan dengan proses konsolidasi dan pemutakhiran data sosial ekonomi. Pemerintah, kata dia, terus memperbaiki data dengan mengintegrasikan data kementerian dan lembaga di bawah pengelolaan Badan Pusat Statistik (BPS).
"Jadi yang pertama-tama perlu saya sampaikan, ini bagian dari konsolidasi data ya. Kita terus memperbaiki data kita dan menyambungkan dengan seluruh data yang dimiliki oleh kementerian, lembaga, di bawah pengendaliannya BPS. Jadi BPS yang mengendalikan, kita semua membantu untuk melakukan pemutakhiran. Ini penting, karena data menjadi penentu apakah program kita tepat sasaran, program kita sampai kepada mereka yang berhak," ungkapnya.
Tokoh NU itu mengatakan konsolidasi data tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, juga untuk menjawab keluhan masyarakat terkait bantuan sosial maupun subsidi yang belum tepat sasaran.
"Sejak 2 tahun terakhir ini, kita ingin menindaklanjuti arahan Presiden dan keluhan-keluhan masyarakat di mana sering disampaikan data tidak tepat sasaran, data kurang tepat sasaran, data diterima oleh mereka yang tidak berhak, apakah itu bantuan sosial maupun subsidi sosial. Nah, untuk itulah sejak tahun 2025 pertama kali seluruh data itu dikumpulkan menjadi satu dan satu-satunya pengelola adalah BPS," ujar Gus Ipul.
Simak juga Video 'Gaduh Desil DTSEN, Komisi VIII DPR: Jangan Sampai Warga Kehilangan Hak!':
(amw/rfs)
