Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah memilih bernegosiasi dengan Amerika Serikat (AS) terkait kebijakan tarif bea masuk terbaru yang ditetapkan Presiden AS Donald Trump pada awal April 2024. Dijadwalkan, tim negosiasi tarif dagang itu akan melakukan serangkaian pertemuan pada tanggal 16-23 April 2025.
Tim negosiasi itu dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Delegasi yang ikut di antaranya adalah Menteri Luar Negeri Sugiono, Wakil Ketua DEN Mari Elka Pangestu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, serta Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandoni.
Tim Negosiasi Teknis Indonesia telah bertemu dengan Ambassador Jamieson Greer dari United States Trade Representative (USTR)pada hari Kamis (17/4/2025) lalu. Dalam pertemuan teknis antara Tim Teknis RI dengan Tim dari pihak USTR itu disepakati untuk segera membahas secara intensif proses negosiasi tarif dan menyiapkan kerangka kerja sama, dan menargetkan untuk menyelesaikan prosesnya dalam jangka waktu 60 hari ke depan. Pertemuan pun berlanjut pada Jumat (18/4/2025).
Merespons upaya pemerintah yang memilih jalur negosiasi daripada retaliasi terhadap tarif dagang AS, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Shinta Widjaja Kamdani pun menyatakan dukungannya dan mengapresiasi langkah cepat pemerintah dalam merespons dinamika tarif perdagangan tersebut. Meski saat ini belum ada kesepakatan final, APINDO menyebut dunia usaha siap mengawal dan memperkuat posisi Indonesia dalam proses negosiasi yang akan berlangsung selama 60 hari ke depan.
"Kami menghormati bahwa proses ini merupakan ranah kesepakatan antar-pemerintah (G2G), dan kami sepenuhnya mempercayakan kepada pemerintah RI sebagai perwakilan bangsa Indonesia dalam perundingan ini," kata Shinta kepada CNBC Indonesia, dikutip Kamis (24/4/2025).
Apalagi, pemerintah telah menerima berbagai masukan dari dunia usaha sebagai bagian dari pertimbangan penyusunan posisi negosiasi nasional. Masukan tersebut disampaikan melalui berbagai forum, mulai dari sarasehan ekonomi bersama Presiden RI hingga surat resmi ke kementerian terkait.
Beberapa poin penting yang diusulkan dunia usaha mencakup: identifikasi komoditas AS yang bisa ditingkatkan impornya tanpa mengganggu industri dalam negeri, seperti kapas, gandum, dan crude oil; penataan ulang hambatan non-tarif seperti mekanisme lisensi impor, sertifikasi halal, dan pembatasan kuantitatif; serta penguatan trade remedies seperti antidumping dan safeguard measures.
"Kami juga mendorong deregulasi agar mendukung daya saing industri nasional," ujarnya.
Meski saat ini dunia usaha sedang dalam posisi menunggu hasil negosiasi, Shinta menegaskan, dunia usaha tidak berpangku tangan.
"Fokus utama kami sekarang tetap pada pembenahan struktural di dalam negeri, terutama deregulasi yang memang selama ini menjadi salah satu hambatan utama dalam berusaha," jelasnya.
APINDOjuga mendorong pembentukan Satgas Deregulasi agar segera direalisasikan dengan melibatkan pelaku usaha secara aktif.
Lebih jauh, katanya, Apindo melihat momentum negosiasi ini sebagai peluang untuk memperluas kemitraan strategis dengan AS, termasuk dalam sektor mineral kritis, teknologi, dan pendidikan.
"Dunia usaha siap mendukung dan menindaklanjuti inisiatif konkret melalui kolaborasi investasi, penguatan rantai pasok, dan pembentukan ekosistem yang kompetitif," tegas Shinta.
Dia mengatakan, dunia usaha optimistis jika dikelola dengan baik, hasil dari proses negosiasi ini tidak hanya akan menjaga hubungan strategis Indonesia-AS, tetapi juga memperkuat posisi industri dalam negeri dan mendorong transformasi ekonomi nasional secara lebih luas.
"Dalam semangat Indonesia Incorporated, dunia usaha siap terus berkontribusi aktif, baik dalam mendukung diplomasi perdagangan, memperkuat industri dalam negeri, maupun mempercepat transformasi struktural perekonomian nasional," pungkasnya.
(dce)
Saksikan video di bawah ini:
Video: Respons Pengusaha Soal Rencana Pemerintah Negosiasi Tarif Trump
Next Article Video: China Tuding AS Politisasi Isu Perdagangan
