Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan pihaknya tengah mengkaji kebijakan pengurangan pajak daerah sebagai respons terhadap tekanan geopolitik global. Pramono menyebut kondisi global saat ini, termasuk konflik di Timur Tengah dan potensi dampak El Nino, menjadi tantangan bagi perekonomian Jakarta.
"Kami sedang mengkaji pengurangan pajak daerah. Jakarta akan mengeluarkan instrumen perpajakan yang lebih kompetitif dan lebih menarik," kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Jumat (17/4/2026).
Menurutnya, kebijakan tersebut diharapkan dapat memberikan relaksasi bagi masyarakat dan pelaku usaha di tengah ketidakpastian global, sekaligus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tekanan geopolitik maupun tekanan ekonomi ini perlu kita respons dengan memberikan relaksasi. Nanti pada waktunya akan kami umumkan paket kebijakan perpajakan," ujarnya.
Mantan Seskab itu menjelaskan kebijakan ini akan dikemas dalam beberapa paket insentif yang saat ini masih dalam tahap finalisasi. Pemprov DKI menargetkan kebijakan tersebut mampu mendorong aktivitas ekonomi tetap bergairah.
Di sisi lain, ia memastikan kondisi ekonomi Jakarta masih relatif terjaga. Pertumbuhan ekonomi tercatat lebih tinggi dari nasional, sementara inflasi tetap terkendali.
"Inflasi Jakarta yang berada di angka 3,37 persen, lebih rendah dibandingkan inflasi nasional sebesar 3,48 persen. Pertumbuhan ekonominya lebih tinggi, tetapi inflasinya lebih rendah. Artinya, ekonomi Jakarta terawat dengan baik," ungkapnya.
Meski demikian, Pemprov DKI tetap berhati-hati dalam menyusun kebijakan fiskal agar tetap seimbang antara memberikan stimulus dan menjaga kesehatan APBD.
"Kami ingin momentum ekonomi yang baik ini tetap terjaga, tapi juga memberikan ruang bagi masyarakat dan dunia usaha untuk bertahan di tengah tekanan global," jelasnya.
Tonton juga video "Pramono: Pengguna Transportasi Umum Naik, Capai 112 Juta Orang"
(bel/rfs)
