Jakarta -
Pemerintah Kabupaten Nias bersama Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara menjaga jalur penghubung Nias-Nias Selatan tetap dapat dilalui setelah longsor susulan merusak jalan nasional di Desa Sindrondro, Kecamatan Bawolato. Penanganan sementara dilakukan sembari mempersiapkan perbaikan permanen pada titik kritis tersebut.
Longsor susulan terjadi pada 25 Juli 2026 di kilometer 47+800. Ruas tersebut menjadi salah satu akses penting bagi mobilitas masyarakat dan distribusi kebutuhan pokok, termasuk pasokan bahan bakar minyak ke Kabupaten Nias Selatan.
Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Sumatera Utara Syamsul Rizal mengatakan penanganan permanen telah dimasukkan dalam paket preservasi jalan. Proses pengadaan kini berada pada tahap evaluasi penyedia jasa dan ditargetkan selesai pada akhir September 2026. Hal itu diungkapkan olehnya saat Rapat Koordinasi Wilayah Sumatera Utara untuk Kepulauan Nias, beberapa waktu lalu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami berharap pada akhir September sudah mendapatkan penyedia jasa sehingga penanganan titik-titik kritis dapat segera dilakukan," kata Syamsul dalam keterangan tertulis, Minggu (30/8/2026).
Selama menunggu penanganan permanen, kendaraan masih diperbolehkan melintasi lokasi dengan pembatasan berat maksimal 10 ton. Pengaturan tersebut diterapkan untuk menjaga akses masyarakat sekaligus menyesuaikan beban kendaraan dengan kondisi jalan yang terdampak.
Distribusi BBM ke Nias Selatan juga tetap berjalan melalui koordinasi Pemkab Nias dan PT Pertamina Patra Niaga. Mobil tangki berkapasitas sekitar 5.000 liter masih dapat melintasi lokasi, sedangkan muatan dari kendaraan berkapasitas 8.000 dan 16.000 liter dipindahkan menggunakan metode over pumping.
Melalui skema tersebut, BBM dipindahkan dari mobil tangki di sisi sebelum longsoran ke kendaraan lain yang menunggu di sisi setelah longsoran. Proses distribusi membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan kondisi normal, tetapi mampu menjaga pasokan energi ke Nias Selatan tetap berjalan.
"Percepatan penanganan jalan turut dikawal Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera. Pengawalan diarahkan untuk memperkuat koordinasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, BBPJN Sumatera Utara, dan Pertamina dalam menjaga akses serta pasokan kebutuhan masyarakat," tuturnya.
Sementara itu, Koordinator Wilayah Sumatera Utara Posko Nasional Satgas PRR Brigjen TNI Fadjar Tjahjono mengatakan Satgas terus mendorong agar tahapan pengadaan dan pekerjaan permanen berjalan sesuai rencana.
"Di sinilah tugas kami dari Satgas untuk melakukan akselerasi atau percepatan serta memastikan pekerjaan dilaksanakan dengan baik," tutup Fadjar.
(prf/ega)
