Jakarta -
Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri bergerak cepat setelah gempa bumi mengguncang Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT). Sebanyak 6 tim Aksi Ditjen Dukcapil Tanggap Bencana Gempa NTT diterjunkan ke 7 kabupaten terdampak untuk memulihkan dokumen kependudukan dan dipimpin oleh pejabat tinggi madya dan pratama di lingkup Ditjen Dukcapil.
Sejak gempa mengguncang Flores, Nusa Tenggara Timur, banyak warga tak sekadar kehilangan atap rumah. Sebagian dari mereka ada yang kehilangan dokumen-dokumen penting yang menjadi kunci untuk mengakses bantuan, sekolah, hingga layanan kesehatan.
Sebagai bukti keseriusan tim Dukcapil dalam menindaklanjuti arahan Menteri Dalam Negeri untuk segera turun tangan melakukan jemput bola dengan tujuan memulihkan sebanyak lebih dari 11.000 dokumen kependudukan warga yang rusak atau hilang akibat gempa bumi di Flores, NTT dengan bantuan kerja sama bersama Dinas Dukcapil kabupaten setempat untuk menerbitkan kembali dokumen kependudukan milik warga terdampak.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dokumen yang diterbitkan mencakup KTP-el, Kartu Keluarga, akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, KIA, sampai dokumen perpindahan penduduk. Bagi para korban gempa yang kehilangan berkas saat menyelamatkan diri, layanan ini bukan perkara administratif semata. Keberadaan dokumen kependudukan merupakan akses vital untuk memperoleh bantuan pemerintah dan kembali menjangkau berbagai layanan dasar.
Dirjen Dukcapil, Teguh Setyabudi mengatakan pelayanan dalam situasi bencana harus dilakukan dengan cara yang berbeda. Karena itu, petugas tidak menunggu warga datang ke kantor. Mereka membawa perangkat pelayanan langsung ke lapangan.
"Bencana boleh mengganggu gedung dan sarana, tetapi jangan sampai mengganggu hak masyarakat atas dokumen kependudukan," ujar Teguh, dalam keterangan tertulis, Minggu (30/8/2026).
"Jangan menunggu masyarakat datang ke kantor. Kalau mereka tidak bisa datang karena mengungsi atau karena kondisi di lapangan, kita yang harus mendatangi mereka," lanjutnya.
Enam tim tanggap bencana Ditjen Dukcapil bergerak ke tujuh kabupaten terdampak, diantaranya: Manggarai Timur, Nagekeo, Manggarai, Ende, Ngada, Sikka, dan Manggarai Barat. Pola penugasan dibuat fleksibel, satu tim bahkan ada yang menjangkau dua kabupaten sekaligus, yaitu Ngada dan Nagekeo. Petugas membawa alat rekam dan cetak KTP-el, blangko KTP-el, hingga perangkat Starlink, langkah ini diambil demi memastikan layanan kependudukan tetap beroperasi di tengah lumpuhnya jaringan komunikasi di sejumlah lokasi. Kegiatan tersebut sudah berjalan sejak Senin (24/8) hingga Sabtu (29/8).
Tentunya hal itu bukan pekerjaan yang mudah, petugas harus bergerak bolak-balik antar posko, menembus jalanan yang ekstrim lantaran jalanan yang berkelok-kelok tajam dan kondisi jalanan yang bervariasi mulai dari hotmix, jalanan rusak, dan jalan berbatu dengan tetap waspada di tengah ancaman gempa susulan yang terus mengintai. Di Manggarai Timur saja, gempa susulan bermagnitudo 3,8 hingga 5,2 terjadi sebanyak enam kali pada 24, 25, dan 27 Agustus. Meski begitu, meja pelayanan tetap dibuka demi melayani warga.
Manggarai Timur Jadi yang Terbanyak dalam Pemulihan Dokumen
Dari tujuh kabupaten yang dilayani, Manggarai Timur mencatat angka tertinggi dengan 4.507 dokumen berhasil diterbitkan dan dipulihkan. Hasil ini dicapai selama empat hari pelayanan yang tersebar di lima titik posko pengungsian, mencakup Kecamatan Sambi Rampas, Lamba Leda Utara, Lamba Leda Selatan, dan Borong. Rincian pemulihan dokumen meliputi: Kartu Keluarga 1.481 dokumen (layanan terbanyak), KTP-el 981, Layanan Biodata Penduduk 615, Akta Kelahiran 561, Perekaman KTP-el mencapai 506 jiwa.
Capaian di 6 Kabupaten Lain
Pelayanan juga berlangsung di enam kabupaten lainnya. Di Nagekeo-Ngada tim menyelesaikan 719 dokumen. Di Manggarai mencapai 758 dokumen. Pelayanan di Ende tim menyelesaikan 1.451 dokumen. Di Sikka, sebanyak 2.257 dokumen berhasil diterbitkan atau dipulihkan.
Sementara di Manggarai Barat, tim berhasil memulihkan 1.533 dokumen meskipun kantor Dukcapil setempat turut berdampak akibat gempa. Demi memaksimalkan layanan, petugas memperkuat sistem jemput bola dengan turun langsung mendatangi posko pengungsian dan desa-desa terdampak.
Memulihkan Hak Identitas
Teguh menegaskan bahwa dokumen kependudukan memiliki peran penting bagi warga terdampak bencana. KTP-el dan Kartu Keluarga (KK) sangat dibutuhkan untuk mengakses berbagai bantuan, sementara dokumen pencatatan sipil penting untuk pengurusan administrasi keluarga. Oleh karena itu, seluruh dokumen yang hilang atau rusak akibat bencana diterbitkan kembali tanpa membebani masyarakat.
"Dalam kondisi seperti ini, masyarakat jangan sampai berpikir soal biaya. Dokumen yang hilang atau rusak karena bencana harus kita bantu terbitkan kembali," tegasnya.
Bagi Dukcapil, tugas ini merupakan bagian dari pemulihan pascabencana. Rumah yang hancur bisa diperbaiki, sarana pelayanan bisa dipulihkan, jaringan komunikasi dapat dibangun kembali. Namun, kepastian atas identitas setiap warga adalah hal mendasar yang harus dipulihkan tanpa menunda.
"Identitas itu melekat pada setiap warga. Ketika dokumennya hilang, negara harus membantu mengembalikan kepastian identitas tersebut," pungkasnya.
Sepanjang operasi di Flores, petugas bekerja dengan cara sederhana, membawa perangkat, mendatangi warga, memeriksa data, lalu menerbitkan kembali dokumen yang dibutuhkan. Tidak selalu di kantor, sering kali di tengah posko pengungsian, tempat warga berusaha menata kembali kehidupan setelah gempa.
Secara keseluruhan, sebanyak 11.225 dokumen kependudukan berhasil diterbitkan dan dipulihkan bagi warga terdampak di tujuh kabupaten. Capaian ini menjadi bukti nyata bahwa di tengah situasi darurat sekalipun, pelayanan administrasi kependudukan tidak boleh terhenti.
Ketulusan pelayanan tersebut mendapat apresiasi dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifatul Choiri Fauzi, atas respon cepat Dukcapil dalam menjangkau kelompok perempuan dan anak yang menjadi bagian penting dari warga terdampak.
Dukungan serupa ditunjukkan oleh psikolog sekaligus pemerhati anak, yang akrab disapa Kak Seto, yang turun langsung mengunjungi pengungsian di Desa Ranaka, Kecamatan Wae Ri'i, Kabupaten Manggarai, pada Selasa (25/8).
Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan pemenuhan hak-hak dasar dan dokumen identitas bagi lansia, ibu, serta anak-anak di tengah situasi darurat gempa.
(prf/ega)
