Jakarta -
Wakil Ketua (Waka) Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Andi Iwan Darmawan Aras mengatakan terdapat ketimpangan pembangunan infrastruktur di Sulawesi Selatan (Sulsel). Dia menilai kondisi jalan dan konektivitas di wilayah tersebut masih jauh dari ideal, terutama dengan minimnya pembangunan jalan tol.
Dia mengungkapkan panjang jalan tol di Sulawesi Selatan saat ini baru sekitar 25 kilometer atau belum mencapai 1 persen dari total panjang jalan tol nasional. Kondisi ini dinilai menjadi salah satu penyebab utama kemacetan yang terjadi, bahkan di luar periode arus mudik.
"Tidak hanya saat Lebaran, di hari biasa pun kemacetan sudah menjadi persoalan serius di Sulawesi Selatan," kata Andi dalam keterangan tertulis, Sabtu (18/4/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu, dia menyoroti kondisi ruas jalan nasional Makassar-Parepare yang menjadi jalur vital penghubung antar wilayah di Pulau Sulawesi.
Menurutnya, ruas tersebut belum mengalami peningkatan signifikan selama hampir 24 tahun dan hanya mendapatkan penanganan berupa pemeliharaan rutin tanpa rekonstruksi menyeluruh.
Kondisi tersebut diperparah dengan tidak optimalnya penyerapan anggaran pada beberapa periode sebelumnya, sehingga rencana peningkatan kapasitas jalan tidak berjalan sesuai harapan. Padahal, jalur ini menjadi titik kemacetan utama atau bottleneck bagi arus kendaraan dari Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, hingga wilayah utara lainnya.
"Padahal ruas ini merupakan bottleneck atau titik kemacetan utama bagi kendaraan dari Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, hingga wilayah utara lainnya," jelasnya.
Dia menegaskan bahwa pendekatan preservasi sudah tidak lagi memadai dalam menghadapi lonjakan volume kendaraan. Menurutnya, pemerintah perlu segera mengambil langkah strategis melalui rekonstruksi jalan secara menyeluruh.
"Sudah tidak memadai jika hanya dilakukan pemeliharaan. Dibutuhkan rekonstruksi agar kendaraan bisa melintas dengan normal," tegasnya.
Dalam konteks penguatan infrastruktur pendukung, Andi Iwan juga menyoroti minimnya fasilitas rest area di ruas tol yang sudah beroperasi. Dia mendorong pemerintah membuka peluang investasi lebih luas bagi sektor swasta untuk mempercepat pembangunan fasilitas tersebut.
"Tidak harus BUJT yang membangun rest area. Swasta juga bisa dilibatkan agar pembangunan lebih cepat dan kebutuhan pengguna jalan terpenuhi," katanya.
Di sisi lain, dia turut menyinggung pengelolaan arus kendaraan di lintasan penyeberangan Merak-Bakauheni yang dinilai sudah cukup baik.
Meski demikian, dia menekankan perlunya pengaturan lalu lintas yang lebih adaptif, termasuk optimalisasi distribusi kendaraan antar pelabuhan serta pemisahan jalur kendaraan besar dan kecil.
"Koordinasi antara operator pelabuhan dan kepolisian harus diperkuat agar distribusi kendaraan lebih merata dan tidak terjadi penumpukan," tutupnya.
(anl/ega)
