Wakil Ketua Komisi IV DPR Ahmad Yohan menanggapi pernyataan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo yang menegaskan Presiden Prabowo Subianto tidak memiliki lahan kelapa sawit di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Yohan menilai hal itu merupakan kabar baik bagi publik.
"Tentu ini kabar baik sehingga presiden tidak punya beban apa pun dan kepada siapa pun dalam upaya menertibkan kawasan hutan," kata Yohan kepada wartawan, Rabu (24/12/2025).
Yohan menegaskan pihaknya akan terus mendukung langkah pemerintah dalam menindak perusahaan-perusahaan ilegal. Dia mengatakan perusahaan tersebut telah merusak kawasan hutan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dalam hal ini, kami akan selalu dan terus mendukung presiden untuk menindak tegas perusahaan-perusahaan ilegal yang telah merusak kawasan hutan kita," ujarnya.
Politikus PAN ini juga menilai Prabowo telah memastikan berkomitmen mengatasi perusahaan-perusahaan nakal yang merusak hutan dengan membentuk Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). Menurut dia, satgas itu telah berjalan dan menyelamatkan jutaan hektare hutan yang selama ini dimanfaatkan secara ilegal oleh sejumlah perusahaan.
"Dan komitmen ke arah sana sudah sangat jelas telah dibuktikan presiden dengan membentuk Satgas PKH dan dalam kenyataannya telah menyelamatkan dan mengembalikan jutaan hektare lahan hutan kita yang selama ini dikuasai oleh pihak yang tidak bertanggung jawab," katanya.
Hashim Tegaskan Prabowo Tak Punya Lahan Sawit
Sebelumnya, Hashim Djojohadikusumo menegaskan Presiden Prabowo Subianto tidak memiliki lahan kelapa sawit di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Hashim menyebutkan aktor yang menyebar fitnah Prabowo memiliki lahan sawit adalah koruptor yang merusak lingkungan.
"Prabowo tidak punya lahan sawit 1 hektare pun di bumi Indonesia," ujar Hashim dalam acara 'Perayaan Natal Gereja-Gereja Sumatera Utara di DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten Tahun 2025' di gedung Gereja Mulia Raja, dikutip Antara, Selasa (23/12).
Hashim menyebutkan ada koruptor yang memiliki 3,7 juta hektare lahan sawit ilegal yang tersebar di kawasan hutan lindung hingga taman nasional. Hashim menduga ada 200 perusahaan yang mempunyai konsesi ilegal di kawasan itu.
Hashim juga mengatakan pemerintah akan menyerap aspirasi masyarakat terkait perlindungan kawasan hutan, salah satunya menutup secara penuh kegiatan operasional PT Toba Pulp Lestari (TPL) di Sumatera Utara.
"Saya yakin pemerintah nanti akan betul-betul perhatikan yang tadi aspirasi masyarakat Sumatera Utara akan hal pabrik Toba Pulp Lestari yang saya dengar sudah ditutup. Sudah ditutup sementara, mudah-mudahan semoga akan ditutup selama-lamanya. Jadi ini tentu saya akan sampaikan aspirasi masyarakat Sumatera Utara kepada Presiden," ujar Hashim.
Saksikan Live DetikPagi :
(fca/jbr)
