Jakarta -
Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah menilai wajar jika utang kereta cepat (Whoosh) menjadi tanggungan Danantara. Said mengatakan urusan utang tersebut seharusnya bukan kewenangan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Said menjelaskan Whoosh mulanya proyek bussines to bussines. Namun kemudian, proyek itu diambil alih oleh pemerintah.
"Duduk soalnya kan begini ya, Whoosh ini awalnya bussines to bussines. Setelah itu diambil pemerintah government. Maka kemudian segala risiko, saham kita 60%, 40% China," kata Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/11/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Said mengatakan karena proyek tersebut saat ini berada di bawah struktur Danantara, menurutnya, kewajiban pembiayaan maupun utang menjadi tanggung jawab Danantara.
"Ketika Badan Usaha Milik Negara itu tidak lagi di bendahara umum negara, tidak lagi di dalam kekuasaan Kementerian Keuangan, dia berdiri sendiri Danantara, dan dari feedernya masuknya ke Danantara. Sesungguhnya make sense saja, wajar saja, dan menjadi kewajiban Danantara untuk menyelesaikan seluruh proses yang terjadi di KCIC. Termasuk liability-nya, termasuk utangnya," sambungnya.
Namun, kata dia, berbeda hal jika Presiden Prabowo Subianto mengambil kebijakan lain. Said mengatakan jika utang tersebut dibebankan kepada APBN, maka KCIC yang harus membayar.
"Bahwa kemudian Bapak Presiden ngambil kebijakan lain. Kita akan lihat seperti apa kebijakan Bapak Presiden. Kalau itu akan dibebankan utangnya kepada APBN yang harus menanggung membayar hutang KCIC," ujarnya.
Lebih lanjut, Said meminta agar rencana pengembangan proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya tidak berhenti. Namun, kata dia, pengusutan oleh KPK tetap harus dilakukan.
"KPK segera melakukan penyelidikan penyidikan. Itu akan lebih baik. Tapi juga jangan sampai menghentikan program yang dalam tanda kutip sangat baik. Bayangin saja kalau kita punya kereta cepat. Jakarta, Bandung, Surabaya. Banyuwangi itu akan dasar sekali," ujarnya.
"Dan mungkin itu yang lebih visibel daripada hanya berhenti di Bandung. Kalau Banggar awal bukan di Bandung, awal memang Jakarta-Surabaya. Itu rekomendasi Banggar tetap ada di tahun 2017," imbuh dia.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta urusan kereta cepat Jakarta-Bandung Whoosh tak diributkan. Prabowo menegaskan dirinya bertanggung jawab.
"Kemudian tak usah khawatir apa itu ribut-ribut Whoosh. Saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah, saya tanggung jawab nanti Whoosh itu semuanya," ujar Prabowo saat peresmian Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta Pusat, Selasa (4/11/2025).
Dia mengatakan pemerintah tidak menghitung untung-rugi terkait layanan publik. Dia mengatakan hal serupa berlaku di seluruh dunia.
(amw/gbr)
