Pandeglang -
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang buka suara soal kondisi banjir sepekan yang merendam sejumlah wilayah, dan belum ada penerapan status Tanggap Darurat. Pemkab mengatakan penetapan status tak bisa diputuskan hanya oleh pihaknya.
"Terkait (status) Tanggap Darurat banjir, tentu akan kami rapatkan. Karena kaitan dengan Tanggap Darurat, tidak diputuskan secara sepihak. Ini harus dikoordinasikan dan dimusyawarahkan dengan Forkompinda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah) di Pandeglang," kata Wakil Bupati Pandeglang Iing Andri Supriadi kepada wartawan pada Sabtu (17/1/2026).
Iing menyampaikan pihaknya terus berupaya menanggulangi dampak banjir tak ada penetapan Tanggap Darurat. Penanggulangan di antaranya dengan memberikan bantuan logistik kepada warga terdampak hingga memastikan ketersediaan dapur umum.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Meskipun ini belum ditetapkan sebagai tanggap darurat Pandeglang, kami pemerintah daerah dengan Forkopimda selalu bergerak memberikan bantuan kepada masyarakat," ujar Iing.
Soal air bersih, Iing memastikan akan segera menyalurkan dalam bentuk apapun. Ia menuturkan saat ini pihaknya masih mencarikan solusi atas permasalahan air bersih.
"Air bersih ini, nanti kami akan carikan solusinya meskipun hari ini kita hanya mengirimkan beras, mi, telor dan lain sebagainya, nanti akan diberikan air bersih baik itu air kemasan dan sebagainya," katanya.
Iing mengungkapkan banjir tahunan yang melanda wilayah Pandeglang bagian selatan disebabkan karena adanya pendangkalan dan penyempitan aliran sungai. Sehingga katanya, perlu ada normalisasi sungai.
"Penyebabnya ini adalah sungai yang tidak bisa menampung debit air yang terlalu tinggi, besar. Solusinya adalah bagimana kita semua berupaya untuk menangani sungai-sungai yang ada di kabupaten Pandeglang termasuk Sungai Ciliman, Cilemer supaya tidak ada pendangkalan sungai dan penyempitan sungai," ucapnya.
(aud/aud)
