Jakarta -
Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Indonesia, Jusuf Kalla (JK), menegaskan dirinya tidak pernah berniat menista agama terkait pernyataannya dalam ceramah di Universitas Gadjah Mada (UGM), yang belakangan menuai polemik. JK menyebut apa yang disampaikannya justru bertujuan untuk mendorong perdamaian, bukan memecah belah.
Hal itu disampaikan JK dalam konferensi pers di Jalan Brawijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (18/4/2026). Ia menjelaskan ceramah tersebut mengangkat tema perdamaian dan membahas berbagai konflik, termasuk yang pernah terjadi di Poso dan Ambon.
"Saya jelaskan tentang apa itu perdamaian. Perdamaian itu adalah akhir daripada konflik. Apa itu konflik? Akhir perdamaian. Kemudian satu-dua menit, bicarakan konflik karena agama. Itulah antara lain Ambon-Poso," kata JK.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
JK menerangkan bagian yang dipersoalkan publik hanya potongan kecil dari keseluruhan materi. Ia mengaku hanya menyinggung konflik berlatar agama selama satu hingga dua menit dalam ceramah tersebut.
"Saya tidak bicara tentang dogma agama. Saya bicara kejadian konflik, bagaimana orang menggunakan agama untuk berperang," ujarnya.
Menurut JK, dalam konflik di Poso dan Ambon, banyak pihak yang merasa tindakannya dibenarkan oleh agama. Ia menyebut persepsi seperti itulah yang kemudian memperparah konflik hingga menelan ribuan korban jiwa.
"Sekitar 7.000 orang meninggal dalam tiga tahun. Itu akibat konflik Ambon-Poso,"ucapnya.
JK menegaskan, baik dalam ajaran Islam maupun Kristen tidak ada pembenaran untuk tindakan kekerasan. Ia justru mengingatkan bahwa konflik tersebut merupakan bentuk penyimpangan dari ajaran agama.
"Tidak ada ajaran agama yang membenarkan saling membunuh. Itu yang saya sampaikan," tegasnya.
Lebih lanjut, JK juga menceritakan pengalamannya turun langsung ke wilayah konflik untuk mendamaikan pihak-pihak yang bertikai. Ia mengaku bahkan mempertaruhkan keselamatannya demi menghentikan kekerasan di Ambon-Poso.
"Saya masuk ke daerah konflik tanpa pengawalan. Saya pertaruhkan jiwa saya untuk mendamaikan," katanya.
Dalam kesempatan yang sama, tokoh agama dari Maluku, John Ruhulessin, turut memberikan pandangan. Ia menilai pernyataan JK harus dilihat dalam konteks konflik saat itu, bukan sebagai bentuk penistaan agama.
"Pak JK melihat fakta sosiologis bahwa ada upaya menggunakan agama sebagai legitimasi untuk berperang," ujar John dalam pernyataan videonya.
John juga menegaskan JK tidak bermaksud menyinggung ajaran agama tertentu, melainkan menggambarkan kondisi nyata di lapangan saat konflik berlangsung.
Sebelumnya, JK dilaporkan ke Polda Metro Jaya usai video viral ceramahnya soal 'mati syahid'. JK dilaporkan atas dugaan penistaan agama.
Pelapor dalam hal ini adalah Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI). Mereka melaporkan JK ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya pada Minggu (12/4) malam.
"Kami dari Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia tadi datang melaporkan Bapak Jusuf Kalla. Kehadiran kami juga mewakili sekitar 19 lembaga Kristen dan organisasi masyarakat," kata Ketua Umum GAMKI Sahat Martin Philip Sinurat, kepada wartawan, dikutip Senin (13/4).
Laporan GAMKI teregistrasi dengan nomor LP/B/2547/IV/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA, tanggal 12 April 2026. Dalam laporan tersebut, Sahat selaku pelapor melaporkan Jusuf Kalla terkait dugaan penistaan agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 300 dan/atau Pasal 301 dan/atau Pasal 263 dan/atau Pasal 264 dan/atau Pasal 243 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.
Sahat menyampaikan bahwa ceramah Jusuf Kalla soal 'mati syahid' yang viral di media sosial menyakiti hati umat Kristen karena tidak sesuai dengan ajaran Kristen.
(bel/dek)
