Jakarta -
Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang rutin digelar oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada tahun 2026 ini menghadirkan terobosan baru. Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, memutuskan untuk memperluas fokus agenda rapat yaitu tidak hanya sekadar menjaga stabilitas harga, tetapi juga secara detail mengawal pergerakan angka pertumbuhan ekonomi di tingkat kabupaten/kota.
Dalam Rakor yang digelar pada awal September 2026 tersebut, Tito menegaskan bahwa ini merupakan rapat perdana yang secara khusus membedah realisasi pertumbuhan ekonomi daerah. Ke depannya, agenda ini akan menjadi agenda rutin yang dievaluasi secara berkala.
"Pada pagi hari ini kita juga mulai membahas ini, mungkin sebulan sekali, yaitu mengenai pertumbuhan ekonomi. Ini rapat kita mungkin yang pertama spesifik mengenai masalah pertumbuhan ekonomi, dan kita akan betul-betul kawal bersama-sama," kata Tito seperti dikutip Senin (14/9/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tito menjelaskan perubahan fokus ini bukan tanpa alasan. Dia menekankan peran pemerintah daerah sangat krusial dalam misi besar mewujudkan visi Indonesia Emas dan mengeluarkan Indonesia dari jebakan kelas menengah (middle income trap).
Perihal pentingnya memacu pertumbuhan ekonomi daerah ini, Tito menantang para kepala daerah untuk membidik angka pertumbuhan yang progresif demi mengubah status perekonomian bangsa secara kolektif.
"Kita ingin keluar dari negara berkembang, terjebak pada pendapatan kelas menengah (middle income trap). Salah satu kuncinya adalah pertumbuhan ekonomi harus tinggi, bila perlu double digit. Negara-negara yang menjadi negara maju hampir semuanya keluar dari jebakan negara pendapatan kelas menengah ketika pertumbuhan ekonominya double digit," urai Tito.
Untuk mencapai target tersebut, Tito membedah empat komponen pembentuk pertumbuhan ekonomi yang harus dikawal ketat, yakni konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah (APBD), investasi, dan ekspor neto. Terkait instrumen belanja pemerintah daerah, dia menegaskan tidak akan segan memberi teguran bagi daerah yang kinerja penyerapan anggarannya lambat.
"Tiap tiga bulan kita melakukan anev, membacakan berapa realisasi pendapatan sesuai dengan target dan berapa realisasi belanja. Yang realisasinya rendah otomatis kita akan ingatkan dan kita turunkan tim. Ada yang pendapatannya tinggi belanjanya rendah, ada yang pendapatannya rendah belanjanya melebihi berarti ngutang, ada yang pendapatannya tinggi belanja tinggi, nah itu yang terbaik," tegas Tito.
Tito menjelaskan demi mewujudkan ekosistem data yang akurat dan perencanaan yang matang, Kemendagri turut menggandeng Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy dan Kepala BPS Amalia Adininggar. Kolaborasi ini, kata Tito, memicu persaingan sehat antar pemerintah daerah melalui pemaparan BPS terkait capaian daerah, sekaligus memberikan peta jalan bagi Bappenas dalam mengarahkan prioritas pembangunan nasional.
Kendati demikian, Tito tetap mengingatkan bahwa rapat juga tidak boleh mengesampingkan tugas utama pengendalian inflasi yang bulan ini berada di angka 3,19 persen secara tahunan. Lewat rakor format baru ini, Kemendagri menaruh harapan besar agar pimpinan daerah tidak lagi hanya bertindak reaktif saat harga pangan melonjak, tetapi benar-benar aktif melakukan perubahan ekonomi di wilayahnya.
(knv/fjp)
