Jakarta -
Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN Eddy Soeparno menegaskan bahwa di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik global, Indonesia harus mempercepat langkah menuju kemandirian energi agar tidak terus bergantung pada impor energi yang rentan terhadap dinamika politik dan ekonomi dunia.
Menurutnya, berbagai konflik dan ketegangan geopolitik dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa ketahanan energi kini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari ketahanan ekonomi dan ketahanan nasional.
Hal tersebut disampaikan Eddy saat menjadi pembicara kunci dalam diskusi DBS-CNBC Indonesia Morning Coffee bertajuk 'Ketahanan Energi Indonesia di Tengah Krisis Geopolitik Global: Tantangan, Potensi, dan Arah Kebijakan' di Jakarta.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik global, Indonesia tidak boleh terus bergantung pada energi impor. Kemandirian energi harus menjadi prioritas nasional karena menyangkut stabilitas ekonomi, daya saing industri, dan kesejahteraan masyarakat," kata Eddy, Kamis (23/7/2026).
Dia menegaskan bahwa transisi energi harus menjadi instrumen strategis untuk mencapai tiga tujuan sekaligus. Pertama, memperkuat ketahanan energi melalui diversifikasi sumber energi dan pengurangan ketergantungan impor. Kedua, menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional menuju target 8 persen melalui penciptaan investasi baru, hilirisasi industri, dan lapangan kerja hijau.
"Ketiga, memenuhi komitmen Indonesia dalam menurunkan emisi karbon serta mempercepat dekarbonisasi menuju pembangunan berkelanjutan. Ketiga sasaran tersebut, menurut Eddy, bukanlah agenda yang saling bertentangan, melainkan dapat dicapai secara bersamaan melalui kebijakan yang tepat," lanjutnya.
Waketum PAN ini menjelaskan jalan menuju kemandirian energi harus ditempuh melalui percepatan transisi energi yang berpijak pada kekuatan sumber daya nasional. Indonesia memiliki potensi energi baru dan terbarukan yang sangat besar, mulai dari tenaga surya, panas bumi, hidro, angin hingga bioenergi, yang harus dimanfaatkan secara optimal untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil impor.
Selain mempercepat pengembangan energi baru dan terbarukan, Eddy menilai reformasi tata kelola sektor energi juga harus menjadi prioritas. Penyusunan neraca migas nasional, perbaikan mekanisme Domestic Market Obligation (DMO), peningkatan kepastian investasi, serta penguatan perencanaan energi nasional diperlukan agar sistem energi Indonesia menjadi lebih efisien, tangguh, dan mampu mengantisipasi berbagai risiko global.
"Ketahanan energi dibangun dengan menambah kapasitas produksi sekaligus membenahi tata kelola yang baik, kepastian regulasi, dan perencanaan jangka panjang agar Indonesia siap menghadapi berbagai tantangan global," tutupnya.
(prf/ega)
