Jakarta -
Polri menggelar forum group discussion (FGD) bertajuk 'Sinergi Antar Lembaga untuk Terlindunginya Hak-Hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum'. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifatul Choiri Fauzi hadir sebagai narasumber utama.
FGD berlangsung di Grand Ballroom Hotel Ambara, Jakarta, Selasa (4/11/2025). FGD ini merupakan bentuk kolaborasi lintas lembaga yang diinisiasi oleh Polri untuk mencari solusi terbaik dalam perlindungan hak anak, khususnya bagi anak-anak yang sempat terlibat dalam demonstrasi beberapa waktu lalu.
Menteri PPPA Arifatul menekankan pentingnya pendekatan dengan perspektif perlindungan anak dalam proses hukum yang melibatkan anak. Ia mencontohkan beberapa kasus di Jawa Barat dan Jawa Timur. Dalam kasus di wilayah tersebut, sejumlah anak ikut dalam demonstrasi tanpa memahami risiko yang ditimbulkan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami menemukan banyak anak yang tidak tahu bahwa demonstrasi yang mereka ikuti bisa berujung anarki. Mereka ikut karena rasa ingin tahu, ajakan teman, atau informasi di media sosial," ujar Arifatul Choiri dalam keterangan yang diterima, Selasa (4/11).
Ia menjelaskan sebagian anak bahkan diajak dengan dalih kegiatan lain, seperti konser musik atau pertandingan sepakbola, tapi akhirnya justru diturunkan di lokasi aksi.
Hal ini membuat banyak orang tua terkejut dan khawatir karena anak mereka harus berhadapan dengan proses hukum.
Arifatul menegaskan pemerintah bersama Polri dan lembaga terkait berkomitmen memastikan hak-hak anak tetap terpenuhi.
"Berkat sinergi yang kami lakukan, anak-anak yang sedang menjalani proses hukum tetap bisa mendapatkan hak pendidikannya. Mereka tetap bersekolah secara daring," ungkapnya.
Ia menambahkan kolaborasi lintas lembaga menjadi kunci keberhasilan perlindungan anak sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.
"Tidak ada satu pun kementerian atau lembaga yang bisa berjalan sendiri. Semua harus berkolaborasi dan bersinergi. Hari ini kita melaksanakan semangat itu bersama," tegas Arifatul.
FGD ini diharapkan menghasilkan rekomendasi konkret untuk memperkuat sinergi antarlembaga dalam mencegah keterlibatan anak dalam situasi yang berpotensi menimbulkan pelanggaran hukum serta memastikan pemenuhan hak-hak anak tetap terlindungi.
(lir/knv)
