Jakarta -
Nilai luhur Pancasila dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dinilai bukan sekadar konsensus politik belaka. Fondasi kebangsaan ini merupakan buah perjuangan intelektual dan spiritual para ulama terdahulu.
Hal ini membuktikan fondasi bangsa Indonesia sangat senapas dengan ajaran agama Islam. Pernyataan tersebut ditegaskan oleh Anggota MPR RI Fraksi PKS Junaidi Auly dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Kota Bekasi, Sabtu (12/9).
Acara hasil kerja sama dengan Komunitas Biru Nusantara (Kobinus) ini dihadiri sekitar 300 peserta. Mayoritas peserta didominasi oleh kaum perempuan serta tenaga pendidik dari berbagai latar belakang daerah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sejumlah anggota MPR RI dari Kelompok I Badan Sosialisasi juga tampak hadir mendampingi acara. Mereka di antaranya adalah Iyeth Bustami dari Fraksi PKB dan Nurwayah dari Fraksi Partai Demokrat.
Dalam pemaparannya, Junaidi mengulas secara mendalam urgensi pemahaman Empat Pilar MPR RI. Ia berusaha keras meluruskan stigma masa lalu yang kerap membenturkan dasar negara dengan ajaran agama.
Junaidi menjelaskan rumusan Pancasila lahir berkat kebesaran jiwa para pejuang dan ulama Islam di PPKI. Para tokoh tersebut ikhlas menghapus tujuh kata dalam Piagam Jakarta demi tegaknya persatuan Indonesia.
"Tidak ada satu pun sila dalam Pancasila yang bertentangan dengan syariat Islam; mulai dari prinsip tauhid di sila pertama hingga penegakan keadilan sosial di sila kelima. Pancasila sudah final dan harus terus kita bentengi bersama," tegas Junaidi pada keterangan tertulisnya, Minggu (13/9/2026).
Di sela-sela pemaparan, legislator asal Daerah Pemilihan Lampung II ini sempat menguji hafalan para peserta. Junaidi sangat mengapresiasi kekompakan anggota Kobinus yang dengan lantang melafalkan kelima sila secara utuh.
Terkait pilar NKRI, Junaidi secara khusus menyoroti peran sentral Mohammad Natsir melalui Mosi Integral 1950. Ia mengingatkan peran krusial dan jasa para ulama dalam menjaga keutuhan negara.
"Jangan hanya ingat semboyan 'Jas Merah' atau jangan sekali-kali melupakan sejarah, tetapi ingat juga 'Jas Hijau', yakni jangan sekali-kali menghilangkan jasa ulama. Sejarah membuktikan ulama besarlah yang memulihkan bentuk kesatuan Republik Indonesia," tegasnya.
Membahas pilar konstitusi, Junaidi mengingatkan pentingnya memahami tata urutan hierarki perundang-undangan nasional. Masyarakat diminta memahami jalur konstitusional seperti uji materi di Mahkamah Konstitusi apabila menemukan regulasi yang merugikan.
Terkait Bhinneka Tunggal Ika, Junaidi memandang keberagaman di Indonesia harus tetap berpijak pada fondasi moralitas dan ketuhanan. Ia mengingatkan masyarakat agar selalu waspada terhadap penyusupan agenda asing. Propaganda menyimpang seperti kehadiran kampanye kelompok tertentu harus ditolak demi keselamatan generasi bangsa.
"Indonesia memegang teguh nilai-nilai ketuhanan. Penolakan kita terhadap hal tersebut berlandaskan aturan agama dan konstitusi demi menjaga moral serta keselamatan generasi penerus bangsa," pungkas Junaidi.
Melalui sosialisasi ini, Junaidi berharap para peserta tidak sekadar menghafal teks Empat Pilar MPR RI semata. Masyarakat luas diharapkan mampu meneruskan pemahaman positif tersebut sekaligus mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.
(prf/ega)
