Jakarta -
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf mengusulkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) membuat surat keputusan bersama (SKB) dengan kementerian lain untuk menangani masalah jual beli pulau. Dia menyebut ATR bisa menggandeng Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Kementerian Kehutanan (Kemenhut).
Hal itu disampaikan Dede Yusuf dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (1/7/2025). Mulanya, dia menilai regulasi yang berkaitan persoalan jual beli pulau itu tumpang tindih dengan aturan KKP serta Kemenhut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Boleh nggak saya mengusulkan agar dibuat sebuah apakah MoU atau SKB tiga menteri, terkait penataan tata ruang, karena kalau kita lihat ini ujungnya RDTR tata ruang," kata Dede Yusuf.
Dede mengatakan banyak kasus berkaitan investasi yang sulit masuk karena tumpang tindih regulasi. Menurutnya, SKB dapat diinisiasi oleh Kementerian ATR untuk menangani masalah investasi.
"Bahkan kalau perlu ada Kemenko Infrastruktur perlu dilibatkan, karena konteksnya investasi membutuhkan lahan," kata dia.
Dia meminta Kementerian ATR melakukan aksi konkret mengatasi polemik jual beli pulau. Dia menilai kasus tersebut banyak ditemukan di situs online yang dikelola perusahaan internasional.
"Minimal dari ATR melakukan komen atau teguran langsung, jadi supaya harus ada sesuatu yang dilakukan. Karena mencabut izin perusahaan tersebut kan nggak bisa. Paling tidak, bisa dilakukan sesuatu. Saya yakin pulau itu dijual oleh broker, bukan pemdanya," katanya.
(amw/haf)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
