Jakarta -
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menerima audiensi Bupati Kepahiang Zurdi Nata bersama jajarannya di Kantor Kementerian Sosial, hari ini. Pertemuan ini membahas penguatan perlindungan sosial, khususnya kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI), serta progres pembangunan Sekolah Rakyat.
Dalam audiensi tersebut, Gus Ipul mendorong agar sekolah rakyat segera dibangun. Ia juga menekankan pentingnya pengelolaan PBI yang tertib, terkoordinasi, dan langsung kepada penerima manfaat sehingga program ini benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
"Ini harus langsung, tidak boleh lewat siapapun. Itu harus dikoordinasikan dengan baik," ujar Gus Ipul dalam keterangannya, Selasa (23/12/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Gus Ipul menegaskan pemutakhiran data PBI perlu dilakukan secara hati-hati dan jujur sesuai kondisi riil masyarakat. Hal ini bertujuan agar tidak menimbulkan persoalan di tingkat desa maupun kecemburuan sosial.
Pada kesempatan tersebut, Gus Ipul juga membahas rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Kepahiang. Saat ini, pemerintah daerah telah mengusulkan lahan ke Kemensos, namun masih menghadapi kendala pada akses jalan menuju lokasi.
Menanggapi hal ini, Gus Ipul menjelaskan pembangunan Sekolah Rakyat memerlukan kesiapan lahan dan akses yang memadai agar dapat berjalan optimal. Ia juga menyampaikan kehadiran Sekolah Rakyat berpotensi mendorong aktivitas ekonomi di daerah.
"Kalau Sekolah Rakyat dibangun, ada perputaran ekonomi di daerah. Bukan hanya sekolahnya, tapi dampaknya ke masyarakat sekitar," kata Gus Ipul.
Gus Ipul pun menegaskan komitmen Kementerian Sosial untuk terus berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Kepahiang untuk memastikan program perlindungan sosial dan pendidikan berjalan selaras dengan kondisi dan kebutuhan daerah.
Sementara itu, Zurdi Nata menyatakan siap mengelola PBI dengan baik. Ia juga akan terus mengupayakan agar program sekolah rakyat dapat segera terealisasi di wilayahnya.
Namun, dia juga menyampaikan kondisi kemampuan fiskal daerah terbatas dan berharap adanya dukungan dari pemerintah pusat.
"Kemampuan APBD kami terbatas, sehingga kami sangat berharap dukungan dan sinergi dari Kementerian Sosial," ujarnya.
Sebagai informasi, Provinsi Bengkulu saat ini telah memiliki dua Sekolah Rakyat rintisan, yakni Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 6 Bengkulu di Sentra Dharma Guna Bengkulu dan Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 14 Kaur di SMAN 11 Kaur.
Simak juga Video 'Wamensos Dorong Sekolah Rakyat Berkualitas demi Keluarga Kurang Mampu':
(anl/ega)
