Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah akan segera mengimplementasikan program bahan bakar minyak (BBM) jenis solar dengan campuran bahan bakar nabati biodiesel berbasis minyak kelapa sawit sebesar 50% atau B50. Kebijakan ini pun diperkirakan akan membawa perubahan pada arah pengembangan industri sawit nasional dan sektor transportasi.
Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno menilai program peningkatan campuran biodiesel dari B40 ke B50 menjadi bagian penting dari agenda transisi energi nasional. Kendati begitu, ia mengingatkan bahwa implementasi program B50 harus sesuai dengan konsep dasar utama, yaitu ketahanan energi serta kemampuan dan kebutuhan nasional.
Pasalnya, implementasi biodiesel tujuannya untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Dari situ, Indonesia berpotensi menurunkan ketergantungan terhadap impor solar. Bahkan, Indonesia bisa mencapai surplus atas bahan bakar solar.
"Kedua, kemampuan dan kebutuhan. Nah kemampuan kita seperti apa? Untuk bisa meningkatkan bauran B40 meningkatkan menjadi B50. Termasuk juga kebutuhannya sekarang ini. Kebutuhannya apakah kemudian kebutuhan itu nanti misalkan akan mengorbankan hal yang lain," ujar dia dalam Energy Forum B50 Edition, ditulis Senin (9/3/2026).
Sementara itu, Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Satya Widya Yudha menjelaskan, kebijakan B50 merupakan bagian dari rencana besar menuju Net Zero Emission (NZE) 2060. Mengingat, sektor industri dan transportasi menjadi salah satu kontributor terbesar terhadap emisi karbon.
Program biodiesel pun memiliki perjalanan panjang dan telah dilakukan secara bertahap mulai dari B5, B10, B20, B30, B40, hingga kali ini menuju B50. Pendekatan tersebut bertujuan agar proses adaptasi industri, ketersediaan bahan baku, hingga kesiapan teknologi dapat berjalan beriringan.
"Kita coba melihat apa yang bisa dilakukan agar program yang sudah ditetapkan dan sudah ada di dalam Kebijakan Energi Nasional (KEN) itu bisa kita capai secara bersama-sama," kata dia.
Dirinya bilang, seharusnya program B50 bisa menjaga keseimbangan antara dua tujuan utama, yakni mengurangi emisi karbon melalui penggunaan energi terbarukan serta menjaga penerimaan negara dari ekspor komoditas minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO).
Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Mukti Sardjono menuturkan, campuran Bahan Bakar Minyak (BBM) Biodiesel sebesar 50% ke solar bisa memperlebar subsidi dari Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP). Sebab, jika selisih harga antara biodiesel dan solar makin tinggi, maka subsidi akan makin tinggi juga.
"Yang jelas kalau ada BPDP mungkin akan lebih bagus tapi memang kalau makin tinggi tadi spread-nya antara biodiesel dengan solar kan berarti kan subsidinya makin gede," terang dia.
Salah satu solusi pembengkakan subsidi, pemerintah harus menaikkan pungutan/PE untuk menutup kebutuhan subsidi biodiesel. "Pemerintah mau tidak mau seperti sekarang ini tiba-tiba sekarang PE-nya harus naik ya itu kan memang untuk mencukupi kebutuhan subsidi. Nah ini memang dilema tapi bukan simalakama ya tapi dilema yang harus kita hadapi," imbuhnya.
Selain itu, ia memandang jika B50 diimplementasikan maka produksi biodiesel dalam negeri harus ditingkatkan. Hal itu lantaran jika produksi tidak meningkat maka porsi ekspor CPO bisa berkurang dan berdampak pada sektor lainnya.
Di sisi lain, Sekretaris Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Kukuh Kumara menyatakan, penerapan campuran minyak sawit sebesar 50% ke Bahan Bakar Minyak jenis Solar atau B50 sejatinya tidak akan menjadi masalah untuk kendaraan. Namun dengan catatan selama komposisinya diatur dengan tepat.
Dia menilai penggunaan FAME hingga 50% tidak mudah diterapkan apabila berdiri sendiri. Oleh karena itu, diperlukan tambahan campuran Hydrotreated Vegetable Oil (HVO).
"Bahwa kalau kita mau pakai FAME 50% itu juga sulit. Harus dicampur dengan HVO," ungkap Kukuh.
Namun, tantangan utama penggunaan HVO adalah biaya produksinya yang mahal. Sehingga jika penggunaan HVO membuat harga solar menjadi lebih mahal, maka hal tersebut berpotensi menurunkan minat masyarakat.
Selain harga, Kukuh juga mengingatkan adanya potensi penurunan efisiensi. Adapun, dalam beberapa kasus peningkatan campuran biodiesel dapat membuat konsumsi bahan bakar menjadi lebih boros.
Untuk itu, diperlukan koordinasi antara Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) dan Gaikindo dalam implementasi program B50. Anggota DEN Fadhil Hasan menyampaikan, tujuan koordinasi tersebut dilakukan untuk memastikan tingkat pencampuran biodiesel sesuai dengan ketetapan pemerintah sekaligus memastikan implementasi B50 tidak menimbulkan risiko terhadap kinerja kendaraan.
"Ada komisi yang memastikan bahwa program ini jika dijalankan dengan pada bauran tertentu misalnya, itu tidak akan membahayakan atau membuat penurunan kinerja daripada kendaraan tersebut," tandas dia.
(dpu/dpu)
Add
as a preferred
source on Google
