Jakarta -
Koperasi Peternakan Bandung Selatan (KPBS) Pangalengan menunjukkan kapasitasnya sebagai koperasi modern dengan skala industri. Koperasi yang berdiri sejak 1969 ini kini menaungi lebih dari 4.500 anggota dengan populasi sekitar 16 ribu ekor sapi perah dan mampu memproduksi susu hingga 80 ton per hari.
Skala produksi tersebut ditopang oleh tata kelola koperasi yang terintegrasi dan berbasis digital. Untuk mendukung produksi dan pemasaran susu segar, KPBS Pangalengan mengoperasikan 28 Tempat Pelayanan Koperasi (TPK) yang seluruhnya dikelola melalui sistem Enterprise Resource Planning (ERP). Dari jumlah tersebut, delapan TPK telah dilengkapi sistem pendingin susu guna memastikan efisiensi dan kualitas produksi.
"Mulai dari pengumpulan susu di tingkat peternakan hingga pengiriman ke industri pengolahan susu," kata Ketua KPBS Pangalengan Aun unawan, dalam keterangan tertulis, Senin (22/12/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tak hanya itu, Aun menyebut keterlibatan KPBS Pangalengan dalam program MBG terus berkembang. Saat ini, koperasi tersebut memasok susu ke 50 SPPG dengan volume sekitar 700 ribu cup per bulan.
"Tapi, susu kita tidak didrop ke SPPG, tapi langsung ke sekolah bersamaan waktu dengan SPPG. Kita siapkan sekitar 700 ribu cup perbulan," ujar Aun.
Dengan kapasitas dan tata kelola tersebut, KPBS Pangalengan kini tidak hanya berperan sebagai produsen susu segar, tetapi juga siap masuk ke sektor Industri Pengolahan Susu (IPS).
Sementara itu, Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menegaskan pemerintah akan mendukung penuh langkah KPBS Pangalengan memproduksi susu UHT, bukan hanya produk susu pasteurisasi, sehingga dapat memperluas peran dalam ekosistem program Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Saya berharap teknologi pasteurisasi disini bisa dikembangkan dengan membangun line pabrik baru untuk memproduksi susu UHT," kata Ferry.
Dalam kesempatan yang sama, Ferry juga menyaksikan penandatanganan perjanjian kerja sama antara KPBS Pangalengan dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Jayabaya 2 tentang pengadaan susu pasteurisasi dalam program MBG, serta kerja sama dengan Kopdes Merah Putih Margamulya terkait pelatihan koperasi.
Ferry meyakinkan produk susu UHT dan pasteurisasi dari KPBS Pangalengan akan dipasarkan melalui jaringan Kopdes Merah Putih di seluruh Indonesia.
"Untuk keperluan industri UHT ini, saya juga pastikan LPDB Koperasi siap membantu bila KPBS Pangalengan membutuhkan tambahan pembiayaan," ungkapnya.
Menurutnya, penguatan koperasi pengolahan susu menjadi krusial karena selama ini industri pengolahan susu nasional masih bergantung pada impor susu bubuk skim. Namun, aturan yang memperbolehkan impor tersebut kini sudah tidak berlaku.
"Bila koperasi mampu membangun industri pengolahan susu, maka akan menyerap produk susu dari peternak sapi perah kita. Saya pastikan impor susu bubuk skim akan kita larang, karena itu akan mematikan para peternak sapi perah," katanya.
Ia menambahkan, peningkatan kapasitas industri harus diiringi dengan penambahan populasi sapi perah nasional.
"Kita akan dukung program pemerintah untuk menambah populasi sapi perah dan kemudian akan dukung advokasinya untuk menghambat masuknya susu bubuk skim impor," jelasnya.
Ia pun mendorong koperasi peternak sapi perah agar mampu bersaing dengan perusahaan swasta, termasuk dalam memproduksi susu bubuk sendiri.
"Kita jangan mau kalah bersaing dengan yang punya swasta, agar dampaknya bisa langsung dirasakan masyarakat," ucapnya.
Dalam konteks program MBG, Ferry menilai keberadaan SPPG di berbagai daerah dapat menjadi penggerak terbentuknya rantai pasok berbasis koperasi.
"Bukan hanya susu, tapi juga sayur-sayurannya juga nanti akan disuplai koperasi petani sayur dan lain sebagainya. Jadi, tujuan kita memang membangun ekosistem koperasi untuk mensuplai kebutuhan dari SPPG dalam program MBG," katanya.
Menurutnya, kualitas dan sertifikasi menjadi fondasi utama penguatan koperasi produsen susu, mengingat susu merupakan produk pangan strategis yang berdampak langsung pada kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak.
"Oleh karena itu, pemenuhan standar mutu dan keamanan pangan, serta sertifikasi dari hulu hingga hilir, mulai dari produksi di tingkat peternak, pengolahan, hingga distribusi, harus menjadi perhatian utama koperasi," jelasnya.
Ia menegaskan, kesiapan tata kelola koperasi menjadi kunci dalam mendukung keberlanjutan program MBG.
"Suplai untuk MBG tidak hanya menuntut ketersediaan produk, tetapi juga kesiapan koperasi dalam tata kelola, pencatatan, ketelusuran, dan manajemen rantai pasok. Di sinilah koperasi diuji untuk naik kelas menjadi mitra strategis program nasional," paparnya.
Dari sisi pembiayaan, Direktur Utama LPDB Krisdianto menyebut KPBS Pangalengan sebagai mitra LPDB dengan kinerja yang baik.
"Mereka juga sudah memiliki mitra offtaker seperti Ultra Jaya dan Frisian Flag, dan beberapa SPPG dalam program MBG," kata Krisdianto.
Ke depan, KPBS Pangalengan diharapkan dapat menjadi pemasok utama produk susu bagi jaringan Kopdes Merah Putih.
"Koperasi ini pernah mendapat pembiayaan dana bergulir sebesar Rp15 miliar, dan sudah lunas," ucapnya.
(akn/ega)
