Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyepakati membentuk task force atau satuan tugas (satgas) untuk mempercepat revitalisasi kawasan Kota Tua, Jakarta Barat. Satgas ini akan melibatkan pemerintah pusat, BUMN, hingga pihak swasta.
Hal itu disampaikan Pramono setelah meninjau Kawasan dan Pengembangan Transit Oriented Development (TOD) Kota Tua, Jakarta Barat, bersama Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani pada Sabtu (18/10/2025). Pramono menegaskan revitalisasi Kota Tua tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah daerah.
"Kami bersama pemerintah pusat ingin melakukan pembenahan Kota Tua secara terstruktur. Tadi kami sudah bersepakat untuk ada task force yang terdiri dari pemerintah pusat, pemerintah Jakarta. Nantinya dalam perjalanan pasti akan ada BUMN, BUMD, dan swasta," ujar Pramono.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Satgas ini nantinya akan menyusun secara rinci pembagian peran, kewenangan, dan pendanaan antarlembaga. Pramono menyebut kerja lintas sektor dibutuhkan agar penataan kawasan bisa berjalan efektif.
"Task force ini akan mendetailkan apa yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, apa yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, dan kemudian apa yang akan dibuka untuk keterlibatan swasta," jelasnya.
Sebagai tahap awal, Pemprov DKI akan menangani perbaikan sarana-prasarana dasar pada 2026. Mulai jalan, sungai, hingga jalur pedestrian di kawasan heritage tersebut.
Pramono juga menargetkan revitalisasi Kota Tua rampung sebelum perayaan 500 tahun Jakarta pada 2027 dan selesainya jalur MRT hingga Kota Tua pada 2029. "Dan yang paling utama adalah tentunya di tahun 2029 dan di tahun 2027, 2027 adalah 500 tahun Jakarta, 2029 MRT-nya sudah selesai sampai Kota Tua," tuturnya.
Mantan Seskab itu berharap kawasan ini nantinya menjadi hub baru bagi warga maupun turis mancanegara. Nantinya Kota Tua bisa menjadi pusat turis dari berbagai negara yang menampilkan seni dan budaya.
"Daerah ini harus siap menjadi tempat baru bagi Jakarta. Kita ingin menarik turis dari Eropa Barat, Eropa Timur, Asia, Jepang, China, dan sebagainya," ucapnya.
Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani menyatakan dukungan penuh pemerintah pusat terhadap revitalisasi Kota Tua. Rosan menyebut sejumlah gedung milik BUMN, seperti Mandiri, PT Pos Indonesia, dan PT KAI akan menjadi bagian dari tahap awal penataan.
"Kita akan mulai memperbaiki dulu gedung-gedung yang memang di bawah BUMN, dan tetap mengacu pada aturan heritage building," kata Rosan.
(bel/rfs)
