Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas terkait kepemilikan rekening bank, bersama beberapa petinggi bank milik negara (Himbara), di Istana, Senin (7/9/2026).
Dalam rapat itu, Prabowo berkeinginan agar setiap masyarakat RI sudah memiliki rekening bank supaya bisa melakukan penyaluran program pemerintah secara langsung.
Terpantau, rapat itu dihadiri Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Hery Gunadi, Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Nixon L.P. Napitupulu, Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk Anggoro Eko Cahyo, dan lainnya.
"Tadi pembahasan dengan Bapak Presiden terkait dengan kepemilikan rekening daripada warga negara atau masyarakat Indonesia," kata Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, usai rapat di Istana, Senin (7/9/2026).
Airlangga menjelaskan, dari data yang disampaikan, berdasarkan data survei atau sensus yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat inklusi keuangan RI sudah mencapai 93,62%, kemudian literasi keuangan sebesar 63,57%.
Menurutnya data inklusi dan literasi keuangan Indonesia relatif lebih baik dibandingkan dengan negara-negara anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).
"Misalnya OECD itu standar untuk literasi keuangan di 63%, sedangkan survei kita itu di 69,57%," katanya.
Lebih lanjut, menurut Airlangga, dalam rapat tersebut, Presiden juga memberikan arahan agar masyarakat Indonesia memiliki rekening. Presiden juga memerintahkan BRI dan Bank Syariah Indonesia (BSI) mempersiapkan rekening untuk masyarakat.
"Jadi tentu diminta untuk BRI dan BSI itu mempersiapkan rekening untuk masyarakat. Dan nanti data yang dipakai adalah data dari Dukcapil dan data dari Dukcapil itu tentunya nanti akan dipadankan dengan sistem yang ada di Bank Indonesia, terutama untuk payment system-nya," katanya.
Selain pemadanan data kependudukan dengan sistem keuangan yang tersedia di Bank Indonesia, pemerintah juga akan mendorong penguatan sistem pembayaran digital QRIS.
Airlangga menjelaskan bahwa ke depannya upaya ini dilakukan agar pemerintah bisa mengirimkan bantuan dari program yang disiapkan melalui langsung ke rekening masyarakat.
"Ke depannya berbagai program nanti akan dikirimkan kepada rekening-rekening yang disiapkan untuk warga negara tersebut," jelas Airlangga.
Lebih lanjut, dalam rapat itu juga dibahas mengenai kesiapan menghadapi fenomena cuaca El Nino. Menurutnya ada beberapa program yagn disiapkan termasuk bantuan beras.
"Bantuan beras sampai bulan September itu 30 kg, dan arahan Bapak Presiden itu untuk dilanjutkan di bulan selanjutnya yaitu Oktober, November, dan Desember," tuturnya.
(wia)
[Gambas:Video CNBC]
