Jakarta, CNBC Indonesia - Partai sayap kanan Jerman, Alternative für Deutschland (AfD) baru saja mencetak kemenangan besar dalam pemilu Negara Bagian Sachsen-Anhalt, Jerman, Minggu (6/9/2026).
Kemenangan tersebut turut mengangkat nama Ulrich Siegmund, politikus berusia 35 tahun yang menjadi kandidat utama AfD dalam pemilu.
Partai sayap kanan itu berhasil meraih 43,8% suara, melonjak lebih dari dua kali lipat dibandingkan perolehan 20,8% pada pemilu 2021. AfD mendapatkan 39 dari total 83 kursi parlemen Sachsen-Anhalt.
Sementara itu, Christian Democratic Union (CDU) yang sebelumnya mendominasi pemerintahan Sachsen-Anhalt hanya memperoleh 17,2% suara dan 15 kursi. Partai Sosial Demokrat (SPD), Partai Hijau, dan Die Linke masing-masing mengamankan delapan kursi, sedangkan Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) memperoleh lima kursi.
Meski menang cukup jauh, AfD belum bisa dipastikan memimpin pemerintahan. AfD masih kekurangan tiga kursi untuk bisa mencapai mayoritas mutlak sebanyak 42 kursi.
AfD juga kesulitan mencari mitra karena sebagian besar partai di Jerman mempertahankan penolakan untuk membentuk koalisi maupun bekerja sama dengan AfD.
Meski demikian, kemenangan tersebut bukan kali pertama AfD menjadi partai terbesar dalam pemilu negara bagian. Pada 2024 silam, AfD sempat memenangi pemilu Thuringia dengan 32,8% suara, tetapi gagal membentuk pemerintahan karena tidak mempunyai mayoritas dan mitra koalisi.
Namun, sejauh ini hasil di Sachsen-Anhalt menjadi pencapaian terbaik AfD sepanjang sejarah. Partai tersebut kini semakin dekat untuk memegang kekuasaan di tingkat negara bagian.
Lalu, sebenarnya apa itu AfD?
AfD merupakan partai alternatif Jerman yang didirikan pada 2013 oleh sejumlah ekonom, akademisi, pengusaha, dan mantan politikus konservatif.
Pada awal berdirinya partai sayap kanan ini, lebih dikenal sebagai partai yang menolak akan penyelamatan negara-negara Eropa yang tengah mengalami krisis utang. AfD juga menentang penggunaan Euro sebagai mata uang tunggal yang dianggap membebani pembayar pajak Jerman.
Namun, seiring waktu berjalan, orientasi AfD pun mulai berubah. Kini, isu imigrasi, islam, identitas nasional, keamanan, dan kedaulatan Jerman menjadi lebih dominan dalam agenda partai sayap kanan itu, apalagi sejak terjadinya krisis pengungsi Eropa yang terjadi pada 2015.
AfD saat ini dipimpin bersama oleh Alice Weidel dan Tino Chrupalla. Keduanya juga menjadi pemimpin bersama fraksi AfD di Bundestag (parlemen Jerman).
Alice Weidel memiliki latar belakang ekonomi dan bisnis. Ia lebih sering tampil membawa agenda pemangkasan pajak, deregulasi, penolakan terhadap kebijakan hijau, dan reformasi Uni Eropa.
Weidel menjadi kandidat kanselir AfD dalam pemilu federal 2025. Penampilan yang lebih tenang dan profesional membuatnya sering diposisikan sebagai wajah AfD yang ditujukan kepada kalangan bisnis, kelas menengah, dan pemilih konservatif.
Sementara itu, Tino Chrupalla berasal dari Jerman timur dan mempunyai latar belakang sebagai pengusaha kerajinan. Gaya komunikasinya lebih sederhana dan ditujukan kepada pekerja, pengusaha kecil, serta masyarakat di kota-kota kecil dan pedesaan.
Chrupalla juga dikenal lebih terbuka terhadap pemulihan hubungan dengan Rusia. Ia melihat energi murah dari Rusia sebagai bagian penting dari kepentingan ekonomi Jerman.
Weidel dan Chrupalla mewakili dua kecenderungan kebijakan luar negeri di dalam AfD. Kelompok di sekitar Weidel lebih terbuka terhadap hubungan dengan Amerika Serikat di bawah Donald Trump, sedangkan Chrupalla dan sejumlah tokoh Jerman timur cenderung mendorong hubungan lebih dekat dengan Moskow.
Program Besar AfD
Landasan ideologi AfD dituangkan dalam dokumen Programm für Deutschland yang dilansir dari situs resmi partai. Program dasar tersebut terdiri dari 14 bidang, mulai dari demokrasi, ekonomi, kebijakan luar negeri, imigrasi, hingga energi.
Nasionalisme
Nasionalisme menjadi dasar utama dari program besar AfD. Hampir seluruh program yang partai sayap kanan itu usung, selalu menempatkan kepentingan Jerman dan warganya sebagai prioritas.
AfD ingin Jerman lebih mandiri dalam menentukan kebijakannya dan tidak terlalu bergantung pada Uni Eropa maupun lembaga internasional lainnya.
Menurut AfD, pemerintah harus lebih fokus dalam menjaga keamanan, kesejahteraan, kebebasan dan identitas nasional Jerman.
Pandangan ini tertuang juga dalam kebijakan budaya yang di usung AfD. Partai itu mengusung konsep Deutsche Leitkultur atau budaya utama Jerman yang bertumpu pada bahasa, sejarah, tradisi, serta warisan Kristen dan humanisme Barat.
AfD menolak multikulturalisme apabila membuat Jerman harus mengubah nilai dasarnya untuk menyesuaikan diri dengan pendatang. Bagi AfD, orang yang datang dan menetap di Jerman harus mematuhi hukum serta menyesuaikan diri dengan bahasa dan budaya setempat.
Partai tersebut juga ingin menetapkan bahasa Jerman sebagai bahasa resmi dalam konstitusi. AfD turut menolak penggunaan bahasa netral gender yang mulai digunakan di sejumlah lembaga dan lingkungan pendidikan.
Dalam bidang politik, AfD menawarkan sejumlah perubahan, antara lain sebagai berikut.
Euroskeptisisme
AfD lahir dari penolakan terhadap kebijakan "penyelamatan Eropa". Karena itu, sikap skeptis terhadap Uni Eropa dan euro tetap menjadi bagian penting dari identitas partai.
AfD menolak Uni Eropa berkembang menjadi negara federal yang dikendalikan secara terpusat dari Brussel. Partai tersebut ingin mengembalikan banyak kewenangan kepada pemerintah nasional.
Dalam program dasarnya, AfD menyatakan bahwa apabila reformasi besar tidak dapat dilakukan, Jerman dapat keluar dari Uni Eropa. Alternatif lainnya adalah membubarkan struktur Uni Eropa saat ini dan menggantinya dengan komunitas ekonomi yang terdiri dari negara-negara berdaulat.
AfD juga menilai euro sebagai mata uang yang tidak cocok digunakan oleh negara-negara dengan kondisi ekonomi berbeda. Dalam program dasarnya, AfD menginginkan referendum mengenai keberlanjutan keanggotaan Jerman dalam zona euro.
Sikap tersebut dipertegas dalam manifesto Pemilu Federal 2025. AfD menyatakan Jerman harus keluar dari sistem euro dan membuka kemungkinan menghidupkan kembali deutsche mark sebagai mata uang nasional.
Namun, AfD tidak sepenuhnya menolak kerja sama antarnegara Eropa. Partai tersebut ingin mengganti Uni Eropa dengan Bund europäischer Nationen atau perkumpulan bangsa-bangsa Eropa.
Kerja sama akan dipertahankan untuk pasar bersama, perlindungan perbatasan luar, kepentingan keamanan, dan perlindungan identitas Eropa. Sementara itu, kebijakan lain akan dikembalikan kepada masing-masing negara
Anti-Imigrasi
Penolakan terhadap imigrasi, terutama imigrasi ilegal dan masuknya pencari suaka, menjadi salah satu agenda AfD yang paling dikenal.
AfD menilai Jerman bukan negara yang sejak awal dibangun melalui imigrasi. Karena itu, pemerintah diminta lebih ketat menentukan siapa yang boleh masuk dan menetap di negara tersebut.
Partai itu ingin membedakan antara pengungsi yang benar-benar membutuhkan perlindungan, tenaga kerja asing yang memiliki keterampilan, dan orang yang menggunakan jalur suaka meskipun tidak memenuhi syarat.
AfD menyebut paket kebijakan pemulangan tersebut sebagai remigrasi.
Dalam manifesto Pemilu Federal 2025, AfD menjelaskan bahwa remigrasi mencakup deportasi orang yang secara hukum diwajibkan meninggalkan Jerman, pemulangan pelaku kejahatan dan ekstremis asing, serta penghentian perlindungan ketika alasan pemberian suaka tidak lagi berlaku.
Istilah remigrasi menjadi kontroversial karena dalam lingkungan kelompok kanan radikal Eropa, konsep tersebut dapat digunakan lebih luas untuk mendorong penduduk berlatar belakang migran meninggalkan suatu negara.
AfD membantah akan mendeportasi warga negara Jerman secara ilegal. Partai itu menyatakan kebijakan remigrasi yang diusulkannya harus dilakukan sesuai dengan konstitusi dan hukum yang berlaku.
AfD masih menerima imigrasi legal secara terbatas. Namun, calon pendatang akan dipilih berdasarkan pendidikan, keterampilan, kemampuan berbahasa, dan kebutuhan ekonomi Jerman.
Sikap Keras Terhadap Islam
AfD menyatakan menghormati kebebasan beragama dan mengakui bahwa banyak Muslim hidup dengan menaati hukum, terintegrasi, serta menjadi anggota masyarakat Jerman yang dihargai.
Namun, partai tersebut membedakan antara individu Muslim dan Islam sebagai agama, kebudayaan, serta sistem politik.
Dalam program dasarnya, AfD secara tegas menyatakan bahwa "Islam bukan bagian dari Jerman", sebagaimana dikutip dari situs resmi partai tersebut.
AfD memandang perluasan Islam dan bertambahnya jumlah penduduk Muslim sebagai ancaman terhadap negara, masyarakat, serta sistem nilai Jerman. Namun, partai tersebut menegaskan penolakannya terutama ditujukan terhadap praktik Islam yang tidak mengakui hukum Jerman, mendukung penerapan syariat, atau menempatkan agama di atas konstitusi.
Sikap tersebut masih terlihat dalam manifesto Pemilu Federal 2025. Salah satu bagiannya berjudul Einer weiteren Ausbreitung des Islam treten wir entgegen atau "kami menentang perluasan Islam lebih lanjut".
AfD menyebut langkah tersebut sebagai upaya menghadapi Islam politik dan mencegah munculnya masyarakat paralel. Namun, lembaga intelijen domestik di sejumlah negara bagian menilai retorika beberapa cabang AfD telah melampaui kritik terhadap Islam politik.
Badan Intelijen Negara Bagian Sachsen secara eksplisit menggunakan istilah Islam- und Muslimfeindlichkeit atau sikap anti-Islam dan anti-Muslim ketika menjelaskan aktivitas partai AfD disana.
Lembaga tersebut menilai sejumlah pengurus AfD Sachsen telah menggambarkan Islam sebagai agama yang tidak damai dan bersifat "menaklukkan", serta menggunakan ungkapan yang merendahkan untuk menggambarkan migran Muslim dari negara-negara Arab.
Meski demikian, AfD membantah tuduhan anti-Muslim. Partai tersebut menyatakan kritik terhadap Islam merupakan bagian dari kebebasan berpendapat dan tidak dapat secara otomatis disebut sebagai Islamofobia atau rasisme.
CNBC INDONESIA RESEARCH
(evw/luc)
