Jakarta, CNBC Indonesia - Dalam memimpin negara, seorang presiden biasanya memiliki wakil presiden (wapres). Namun hal ini tak terjadi di negara Afrika, Kamerun.
Ya, Presiden Paul Biya, pemimpin negara tertua yang masih menjabat di dunia, selama ini berkuasa lebih dari 40 tahun tanpa wakil. Namun, pada April lalu, parlemen baru resmi mengesahkan amandemen konstitusi yang akhirnya mengembalikan posisi wapres untuk pertama kalinya dalam empat dekade terakhir.
Bagaimana Ceritanya?
Mengutip BBC International dikutip Kamis (23/7/2026), langkah hukum ini sebenarnya menjadi karpet merah bagi suksesi kepemimpinan Biya. Wajar, umur sang Presiden kini sudah 93 tahun. Dalam RUU perubahan konstitusi yang disahkan dalam sidang gabungan dua kamar parlemen, sebanyak 200 anggota legislatif memilih setuju adanya wapres. Namun tetap RUU itu bisa menjadi UU jika ditandatangani resmi Presiden. Tapi, sosok wapres nantinya tidak akan dipilih melalui pemilu. Melainkan, ditunjuk langsung oleh Presiden.
Dalam aturan baru, jika terjadi sesuatu pada Presiden Biya, seperti meninggal dunia atau mengalami inkapasitas, maka wapres yang ditunjuk tersebut akan secara otomatis naik jabatan sebagai kepala negara, untuk melanjutkan dan menyelesaikan sisa masa jabatan tujuh tahun yang sedang berjalan.
Mekanisme baru ini menggantikan aturan lama, di mana Ketua Senat sebelumnya diamanatkan untuk memimpin sementara waktu sampai pemilu darurat digelar.
Para pendukung RUU berargumen bahwa penunjukan wapres akan meningkatkan efisiensi pemerintahan saat mewakili presiden dalam tugas resmi, sekaligus meringankan beban Senat agar dapat berfokus penuh pada fungsi legislatif.
Namun, kesepakatan ini langsung memicu perdebatan sengit mengenai masa depan stabilitas politik Kamerun di bawah bayang-bayang kepemimpinan Biya yang tak tergoyahkan sejak November 1982.
Presiden Kamerun, Paul Biya. (REUTERS/Charles Platiau) Foto: Presiden Kamerun, Paul Biya. (REUTERS/Charles Platiau)
Gelombang Penolakan
Langkah tergesa-gesa parlemen dalam meloloskan amandemen tanpa konsultasi publik yang luas itu memicu kemarahan mendalam dari jajaran partai oposisi. Partai Social Democratic Front (SDF), yang memiliki enam kursi di parlemen, memilih melakukan aksi boikot saat pemungutan suara berlangsung.
SDF sejak awal menuntut agar posisi wapres dipilih secara paket dalam pemilu bersama presiden. Ini, ujar oposisi, mencerminkan pembagian kekuasaan berdasarkan dualisme bahasa (anglophone dan francophone).
Perlu diketahui, sebelum "ditutup" pada tahun 1972, sistem federal Kamerun membagi dua jabatan tertinggi negara antara komunitas berbahasa Inggris dan Prancis. Penghapusan kursi wapres pada referendum 1972 mengubah Kamerun menjadi negara kesatuan, yang kini dinilai semakin terpusat di tangan elit berkuasa.
"Reformasi konstitusi ini sebetulnya bisa menjadi momen keberanian politik, tetapi ini tidak lain adalah kesempatan sejarah yang terlewatkan," tegas Ketua SDF Joshua Osih mengecam pengesahan RUU tersebut.
"Amandemen ini setara dengan 'kudeta konstitusional dan institusional' oleh partai berkuasa. Petahana tengah mengupayakan terbentuknya sebuah 'kerajaan republik'," timpal tokoh oposisi terkemuka dari Cameroon Renaissance Movement, Maurice Kamto, yang mengumumkan niatnya untuk menggalang kampanye penolakan secara daring.
Nada skeptis turut terdengar dari internal pendukung pemerintah. Di mana salah satu senator dari partai pendukung Biya secara terbuka menggambarkan proses penyusunan undang-undang tersebut sebagai hal yang "mencurigakan".
Presiden yang Kerap "Hilang"
Di balik dinamika politik di ibu kota Yaounde, spekulasi mengenai kondisi kesehatan Presiden Paul Biya sejatinya telah lama menjadi isu sensitif dan tabu di publik. Kendati kerap menghilang dalam jangka waktu lama dari hadapan publik hingga memicu rumor kematian, Biya selalu kembali muncul dan membungkam isu tersebut.
Pada Oktober tahun lalu, ia kembali memenangkan masa jabatan kedelapan dengan raihan 53,7% suara melalui pemilu yang tuduh oleh pihak oposisi telah dicurangi. Pasca-pengesahan amandemen konstitusi ini, ruang diskusi nasional di Kamerun kini sepenuhnya didominasi oleh teka-teki mengenai siapa sosok penunjuk tunggal yang akan dipilih oleh Biya untuk mengisi kursi wakil presiden.
Ya, sosok tersebut dipastikan akan memegang kunci kekuasaan masa depan Kamerun. Ini mengakhiri ketidakpastian suksesi di salah satu negara paling strategis di Afrika Tengah tersebut.
(tps/sef)
Add
as a preferred
source on Google
