Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Korea Selatan (Korsel) Lee Jae Myung memperingatkan negaranya berada di titik yang berbahaya akibat terus melonjaknya harga properti. Menurutnya, jika gelembung (bubble) properti pecah, negeri itu berisiko mengalami stagnasi ekonomi selama 20 hingga 30 tahun, seperti yang pernah dialami Jepang.
Dalam forum publik mengenai arah kebijakan perumahan di Seoul, Kamis (23/7/2026), Lee mengatakan pemerintah harus berani melakukan reformasi sektor properti. Termasuk perubahan kebijakan pajak, meski langkah tersebut berpotensi memicu kritik dan penolakan.
"Saya siap menanggung kritik, konflik, dan perlawanan yang mungkin muncul akibat reformasi kebijakan properti," kata Lee, dikutip dari The Korea Herald Kamis (23/7/2026).
Lee menjelaskan bahwa aset rumah tangga di Korsel sangat didominasi oleh properti. Selain itu, harga rumah di negara tersebut termasuk yang tertinggi di dunia jika dibandingkan dengan pendapatan masyarakat.
Ia pun menyinggung pengalaman Jepang sebagai peringatan. Menurut Lee, keterbatasan lahan serta terkonsentrasinya populasi dan aktivitas ekonomi di wilayah tertentu membuat harga properti di Jepang terus melonjak hingga akhirnya gelembung tersebut pecah.
"Jepang pernah mengalami masa yang sulit. Harga terus naik hingga mencapai batas tertentu, lalu bubble itu pecah. Karena itulah muncul istilah '20 tahun yang hilang' atau bahkan '30 tahun yang hilang'," ujarnya.
Lee menilai semakin banyak pihak yang khawatir Korsel sedang bergerak menuju kondisi serupa. Menurut Lee, persoalan bermula ketika rumah tidak lagi dipandang sebagai kebutuhan dasar, melainkan berubah menjadi instrumen investasi untuk mencari keuntungan.
"Banyak orang khawatir kita juga sedang melaju menuju titik puncak itu. Ada kesepakatan luas bahwa pemerintah perlu mengambil tindakan," katanya.
"Rumah seharusnya menjadi tempat tinggal yang nyaman bagi keluarga dan dapat dijangkau masyarakat. Namun, pada suatu titik, rumah berubah bukan hanya menjadi tempat tinggal, tetapi juga sarana menghasilkan uang," ujarnya.
Meski mengakui properti dapat menjadi instrumen investasi, Lee menegaskan pemerintah harus menemukan keseimbangan harus ada. Ini agar fungsi rumah sebagai tempat tinggal tetap menjadi prioritas.
Pemerintah Korsel diperkirakan akan merampungkan paket kebijakan properti baru pada akhir Juli atau awal Agustus. Paket tersebut mencakup reformasi pajak kepemilikan properti, pajak keuntungan penjualan aset (capital gains tax), hingga aturan pembiayaan kredit perumahan (mortgage).
Lee menegaskan forum tersebut bukan untuk mengumumkan kebijakan final, melainkan menghimpun masukan dari masyarakat, pelaku industri, dan para ahli sebelum pemerintah mengambil keputusan.
Langkah tersebut diambil di tengah tekanan yang terus meningkat di pasar properti Korsel, yang dalam beberapa tahun terakhir menjadi salah satu isu ekonomi paling sensitif karena tingginya harga rumah dan semakin sulitnya masyarakat, terutama generasi muda, memiliki hunian.
(sef/sef)
Add
as a preferred
source on Google
