Jakarta -
Pemprov DKI Jakarta menegaskan subsidi pangan murah bagi warga berpenghasilan rendah bakal terus berjalan tanpa pengurangan anggaran. Kepala Dinas KPKP DKI Hasudungan Sidabalok memastikan anggaran 2026 justru bisa ditambah jika dibutuhkan.
"Anggaran yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) masih dapat ditambah (top up) apabila diperlukan. Penambahan anggaran tersebut dapat dilakukan melalui beberapa mekanisme, termasuk pergeseran anggaran dari Belanja Tidak Terduga (BTT) atau melalui Anggaran Perubahan tahun 2026," kata Hasudungan dalam keterangan, Jumat (14/11/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia mengungkapkan bahwa hingga kini, lebih dari 16 juta komoditas pangan bersubsidi telah tersalurkan, meliputi beras, telur ayam, daging ayam, daging sapi, ikan kembung, serta susu UHT. Seluruh komoditas tersebut dapat diakses melalui gerai dan titik penjualan resmi yang disediakan Pemprov DKI Jakarta.
"Masyarakat tidak perlu khawatir, karena sampai akhir tahun ini, seluruh komoditas pangan bersubsidi tetap tersedia di gerai maupun tempat penjualan lainnya. Distribusi tetap berjalan lancar sesuai jadwal," ujarnya.
Selain itu, hingga Oktober 2025, program pangan bersubsidi telah menjangkau 1.024.189 penerima manfaat dari berbagai kelompok, seperti pemegang Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP+), Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ), Kartu Anak Jakarta (KAJ), Kader PKK, pemegang Kartu Pekerja Jakarta (KPJ), penghuni rumah susun, guru honorer, tenaga kependidikan, serta Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP).
"Kami akan terus menghadirkan kebijakan yang berpihak pada masyarakat, terutama dalam memastikan ketersediaan pangan berkualitas dengan harga terjangkau. Program ini akan tetap berlanjut tanpa pengurangan anggaran, sebagai bentuk komitmen kami menjaga ketahanan pangan dan kesejahteraan warga Jakarta," tutupnya.
Sebelumnya, Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta pada Rabu (12/11) sempat berlangsung panas dan diwarnai berbagai protes dari anggota dewan. Rapat dihujani interupsi dari sejumlah anggota dewan yang memprotes kebijakan pemotongan subsidi pangan murah yang dipangkas hingga Rp 300 miliar.
Hal itu, disampaikan beberapa anggota dewan hingga adanya penolakan soal pengesahan RAPBD 2026. Sejumlah anggota memilih walk out dari ruang rapat sebagai bentuk protes.
Simak juga Video Kapolri Luncurkan Gerakan Pangan Murah, Beras Dijual Rp 11.000/Kg
(bel/zap)
