Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua Komisi XII, Bambang Patijaya menyebutkan ada satu potensi di masyarakat yang bisa dioptimalkan untuk meningkatkan lifting migas nasional, yakni merangkul illegal lifting yang dilakukan oleh masyarakat. Oleh karena itu, Bambang mengajak dan mengundang semua pihak yang terlibat untuk memberikan pemikiran bagi landasan regulasi.
"Hasil dari lifting di masyarakat itu bisa kita ambil dan akui sebagai bagian dari pada hasil lifting nasional, dan itu potensinya antara sepuluh ribu hingga dua puluh ribu barel per hari, nah inikan sangat lumayan dalam rangka meningkatkan lifting nasional," ungkap Bambang dalamrapat kerja komisi dua belas DPR bersama dengan Dirjen Migas ESDM, Kepala SKK Migas, Dirut PT PLN dan Dirut PT PGN, dikutip Selasa (29/4/2025).
Menurut Bambang, banyaknya pengeboran minyak ilegal (illegal drilling) yang dilakukan oleh masyarakat di sejumlah daerah, salah satunya di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Pada 2024, tercatat lebih dari 10 ribu sumur ilegal di daerah tersebut.
"Illegal drilling ini tidak hanya merugikan negara dari sisi penerimaan, tetapi juga menimbulkan ancaman serius terhadap keselamatan, kesehatan, dan kelestarian lingkungan," jelas dia.
Guna mengatasi permasalahan tersebut, Bambang patijaya mendorong pemerintah menyiapkan payung hukum yang mengatur ilegal drilling oleh masyarakat.
"Kita tidak bisa tutup mata terhadap realitas di lapangan. Karena ini menjadi salah satu mata pencaharian mereka, maka menurut Bambang, lebih baik diberikan ruang hukum agar kegiatan ilegal drilling ini produksinya bisa diserap secara resmi ke dalam lifting nasional. Sehingga, dengan adanya regulasi yang tepat, aktivitas pengeboran rakyat bisa dimanfaatkan untuk memperkuat sektor energi nasional, sekaligus mengurangi dampak negatif yang selama ini terjadi," kata Bambang. Seperti diketahui, pencapaian target lifting migas nasional tahun 2025 cukup menantang. Target tersebut dipatok sebesar 1,61 juta barel setara minyak per hari, dengan rincian 605 ribu barel minyak dan 1,01 juta BPOD untuk gas. Sejak 2017 lifting migas terus mengalami penurunan. Dengan kondisi saat ini, target 2025 merupakan tantangan yang bisa diatasi salah satunya dengan inovasi regulasi.
(dpu/dpu)
Saksikan video di bawah ini:
Video: Indonesia Dihantui Krisis Gas, Pembatasan Ekspor Jadi Solusi?
Next Article Pertamina Kuasai 232 Km2 Wilayah Kerja Migas RI, Segini Produksinya
