Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp30,22 triliun untuk tahun anggaran 2027. Tambahan anggaran tersebut nantinya akan digunakan untuk mempercepat sejumlah program prioritas nasional dan arahan Presiden Prabowo Subianto, termasuk pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) hingga revitalisasi tambak.
Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, Didit Herdiawan Ashaf mengatakan tambahan anggaran diperlukan untuk mengakselerasi berbagai program strategis KKP pada 2027.
"KKP mengajukan usulan anggaran belanja tambahan tahun anggaran 2027 kurang lebih sebesar Rp30,22 triliun," kata Didit dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (1/9/2026).
Ia memaparkan, tambahan anggaran Rp30,22 triliun tersebut akan dialokasikan ke 10 program. Porsi terbesar ditujukan untuk pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di 600 lokasi dan operasionalisasi KNMP, dengan kebutuhan tambahan mencapai Rp10,35 triliun.
Berikutnya, KKP mengusulkan Rp8,87 triliun untuk program budidaya ikan darat tematik di 9.000 lokasi. Kemudian, Rp5,44 triliun dialokasikan untuk revitalisasi tambak nila salin Pantura sekitar 5.500 hektare di Bekasi dan Subang.
KKP juga meminta tambahan Rp1,39 triliun untuk modeling dan replikasi tambak udang terintegrasi seluas 2.000 hektare. Sementara itu, pembangunan kawasan sentra industri garam nasional mendapat usulan tambahan Rp965,21 miliar.
Selain program budidaya dan pergaraman, KKP mengusulkan Rp1,44 triliun untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatera.
Ada pula tambahan Rp1 triliun untuk program pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan, Rp187,08 miliar untuk operasional pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, serta Rp571,83 miliar untuk dukungan tugas dan fungsi serta peningkatan pelayanan publik.
Untuk modernisasi kapal perikanan, KKP mengusulkan tambahan sekitar Rp9,09 miliar untuk pemenuhan sertifikasi awak kapal dan operasionalisasi kapal ikan.
Didit menjelaskan, usulan tambahan tersebut dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan penugasan Presiden, sekaligus mempercepat pencapaian target pembangunan sektor kelautan dan perikanan.
"Tambahan anggaran memang diperlukan, dan untuk penambahan kegiatan operasional pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan selama 75 hari, tentunya dilakukan pembangunan pelabuhan perikanan dan pelaksanaan kegiatan Lautra," ujarnya.
Sebelumnya, KKP telah memperoleh pagu anggaran 2027 sebesar Rp16,65 triliun berdasarkan surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas tertanggal 5 Agustus 2026.
Anggaran tersebut terdiri dari rupiah murni Rp11,97 triliun, rupiah murni pendamping Rp185,26 miliar, pinjaman luar negeri sekitar Rp3,99 triliun, hibah luar negeri Rp44,98 miliar, PNBP Rp80,84 miliar, BLU Rp241,79 miliar, serta SBSN sekitar Rp131,37 miliar.
Pagu tersebut sendiri meningkat sekitar Rp1,01 triliun dari pagu indikatif KKP sebesar Rp15,64 triliun.
Menurut Didit, anggaran yang sudah dialokasikan akan diprioritaskan untuk belanja pegawai dan operasional sebesar Rp2,92 triliun, atau 17,55% dari total pagu. Sementara Rp13,73 triliun, atau 82,45%, diarahkan untuk program prioritas nasional, ekonomi biru, tugas dan fungsi, serta pelayanan publik.
Usulan tambahan Rp30,22 triliun itu, kata Didit, diharapkan dapat mempercepat pengentasan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
(arj/arj)
[Gambas:Video CNBC]
