Jakarta -
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menjenguk Wali Nanggroe Aceh, Paduka Yang Mulia Tgk. Malik Mahmud Al-Haythar. Ia tengah menjalani perawatan di salah satu rumah sakit di Penang, Malaysia.
Kunjungan tersebut dilakukan atas penugasan langsung Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto setelah menerima laporan mengenai kondisi Wali Nanggroe yang sedang menjalani proses perawatan dan pemulihan kesehatan selama hampir tiga bulan di Penang.
Dalam kunjungan yang berlangsung pada Selasa (25/8/2026) tersebut, Tito menyampaikan salam hormat serta doa dari Presiden Prabowo agar Wali Nanggroe segera pulih dan dapat kembali ke Tanah Air.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tito mengatakan perhatian Presiden tersebut merupakan bentuk penghormatan kepada Wali Nanggroe sebagai tokoh yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan adat, budaya, serta persatuan masyarakat Aceh.
"Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Lembaga Wali Nanggroe merupakan kepemimpinan adat yang independen dan berwibawa serta berperan sebagai pemersatu masyarakat Aceh," ucap Kemendagri dalam keterangan tertulis, Kamis (27/8/2026).
Dalam pertemuan tersebut, kondisi kesehatan Wali Nanggroe dilaporkan terus membaik. Kepada Mendagri, Tgk. Malik Mahmud menyampaikan bahwa proses pengobatannya hampir selesai dan dirinya telah mendekati tahap pemulihan penuh.
Apabila tidak terdapat kendala, Wali Nanggroe berencana kembali ke Aceh pada awal September 2026.
Tito menyambut baik perkembangan kesehatan tersebut. Ia berharap Wali Nanggroe dapat menuntaskan seluruh tahapan pemulihan sesuai anjuran tim medis sebelum kembali menjalankan berbagai kegiatan di Aceh.
Di tengah masa pemulihan, Wali Nanggroe diketahui tetap mengikuti sejumlah agenda kelembagaan secara daring. Pada Juli 2026, Tgk. Malik Mahmud mengikuti forum Mahkamah Agung terkait penyusunan naskah akademik pembentukan Pengadilan Niaga Syariah saat menjalani pemulihan dan fisioterapi ortopedi di Penang.
Kunjungan Tito tersebut sekaligus mencerminkan perhatian pemerintah pusat terhadap kesehatan para tokoh masyarakat. Selain itu, langkah ini menjadi bagian dari upaya menjaga komunikasi, persaudaraan, serta hubungan harmonis dengan seluruh elemen masyarakat Aceh.
(anl/ega)
