Anggota Komisi X DPR RI Bonnie Triyana menyoroti pengelompokan kesejahteraan masyarakat berdasarkan desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) oleh BPS. Dia meminta pemerintah mengevaluasi pengelompokan tersebut karena belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat.
Bonnie mengaku menerima sejumlah pengaduan dari masyarakat yang mempertanyakan posisi mereka dalam kategori desil. Dia mengatakan banyak warga menyampaikan jika pengelompokan tersebut tak sesuai dengan kondisi ekonomi yang mereka alami.
"Saya juga menerima banyak pengaduan terkait distribusi KIP Kuliah. Banyak calon mahasiswa yang datang dari keluarga miskin terancam gagal kuliah karena ketidakakuratan data desil," kata Bonnie kepada wartawan, Kamis (27/8/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, perubahan posisi desil bisa membuat keluarga yang sebenarnya mengalami kesulitan ekonomi tercatat dalam kelompok kesejahteraan yang lebih tinggi. Kondisi itu, kata dia, berpotensi membuat anak yang seharusnya mendapat bantuan pendidikan justru tak masuk dalam sasaran penerima.
"Pengelompokan desil yang menghambat penerima bantuan akan berdampak pada daya tahan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Setelah ditemukan banyak warga yang protes, maka diperlukan evaluasi dan mekanisme sanggah data," ujarnya.
Dia meminta pemerintah menyediakan saluran bagi masyarakat untuk menyanggah data jika hasil pengelompokan desil tidak sesuai dengan kondisi ekonomi mereka.
"Masyarakat perlu disediakan saluran untuk menyanggah ketidakakuratan data pengelompokan desil. Hal ini menjadi penting karena banyak masyarakat yang masih sangat bergantung pada penerimaan bantuan dari pemerintah secara rutin," ujarnya.
Diketahui, anomali desil salah satunya terjadi kepada pengemudi becak motor, Timbul (49), warga Lendah, Kulon Progo, kaget tercatat sebagai desil 9. Dia yang mau mengurus keringanan untuk kuliah anaknya di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) pun bingung.
Dilansir detikJogja, hal ini diketahui Timbul saat mendatangi kantor Kelurahan Lendah dua pekan lalu untuk mengurus surat keterangan tidak mampu (SKTM) sebagai syarat mengajukan keringanan dan beasiswa. Timbul menyebut anak sulungnya, Lucky, diterima di UNY lewat jalur mandiri.
Dia harus membayar uang masuk Rp 15 juta. Oleh karena itu, dia berniat mengajukan keringanan atau beasiswa lewat Program Indonesia Pintar (PIP).
"Mau pakai PIP sama mengajukan beasiswa, saya cari SKTM datang ke balai desa, tapi ternyata dicek sama Pak Lurah ternyata desilnya 9," ungkap Timbul saat ditemui di kediamannya, Senin (24/8).
Timbul pun kaget karena, yang biasanya tercatat di desil 1-2, ternyata disebut desil 9. Dia mengaku masih mendapat bantuan sembako sekitar awal tahun lalu. "Terakhir dapat bansos PKH itu sekitar 4 atau 6 bulan yang lalu. Itu nilainya sembako, terus orang tidak mampu terus anak sekolah itu sekitar Rp 1,1 juta," kata Timbul.
(amw/zap)
