Jakarta -
Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mengawal pemulihan ekonomi masyarakat terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Pemulihan tersebut dilakukan melalui program rehabilitasi ekonomi yang dilaksanakan secara bertahap hingga 2028.
Menteri UMKM, Maman Abdurrahman mengatakan pemulihan tidak hanya diarahkan untuk memberikan bantuan pada tahap awal pascabencana. Pemerintah juga memastikan keberlanjutan usaha masyarakat agar aktivitas ekonomi di wilayah terdampak dapat kembali tumbuh.
Komitmen tersebut disampaikan Maman dalam Kick Off Sosialisasi Program/Kegiatan Pemulihan Ekonomi Terdampak Bencana Sumatera bersama jajaran pemerintah daerah dari tiga provinsi. Kegiatan tersebut diikuti Gubernur Sumatera Utara, Gubernur Sumatera Barat, Wakil Gubernur Aceh, serta para bupati, wali kota, dan kepala dinas terkait.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Presiden menyampaikan pesan khusus kepada saya agar bantuan dan dukungan terhadap pemulihan ekonomi di tiga provinsi ini jangan hanya selesai di awal saja. Kita harus fokus hingga tataran pemulihan ekonomi yang kontinuitasnya terjaga sampai tahun 2028. Pemerintah pusat tidak akan membiarkan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota berjalan sendiri," kata Maman dalam keterangan tertulis, Kamis (27/8/2026).
Maman juga menyampaikan permohonan maaf atas pergeseran jadwal realisasi program sekitar satu setengah bulan. Penyesuaian tersebut terjadi seiring masuknya tahapan pemulihan ekonomi serta proses penyesuaian mekanisme penganggaran negara.
"Perlu dipahami bahwa fase pemulihan ekonomi memang baru masuk pada bulan-bulan ini, disamping juga karena adanya penyesuaian mekanisme penganggaran. Namun, kami pastikan komitmen kami penuh untuk merealisasikannya," ujar Maman.
Berdasarkan data Kementerian UMKM, lebih dari 498 ribu UMKM di 50 kabupaten/kota dan 4.310 desa di tiga provinsi tercatat terdampak bencana. Jumlah tersebut terdiri atas sekitar 285 ribu UMKM di Aceh, 117 ribu UMKM di Sumatera Utara, dan 95 ribu UMKM di Sumatera Barat.
Untuk menangani dampak tersebut, pemerintah menyiapkan skema anggaran dan target pemulihan secara bertahap selama tiga tahun. Pada 2026, anggaran yang disiapkan mencapai lebih dari Rp618 miliar dengan sasaran lebih dari 212 ribu UMKM.
Program dilanjutkan pada 2027 dengan anggaran lebih dari Rp 622 miliar untuk menjangkau lebih dari 215 ribu UMKM. Sementara pada 2028, pemerintah mengalokasikan lebih dari Rp21 miliar dengan sasaran lebih dari 11 ribu UMKM.
Maman menekankan pentingnya akurasi dan sinkronisasi data agar program pemulihan tepat sasaran. Data calon penerima yang telah diverifikasi pemerintah daerah akan diintegrasikan melalui platform SAPA UMKM sehingga dapat menjadi basis pelaksanaan program sekaligus terhubung dengan program pemberdayaan lainnya.
"Apa yang sudah di-OK-kan melalui bupati, wali kota, dan gubernur, maka itulah yang akan kita terima dan masukkan ke dalam SAPA UMKM. Karena SAPA UMKM posisinya tidak untuk menolak, tetapi lebih kepada me-review apakah data yang masuk itu sesuai dengan kriteria yang sudah kita siapkan," kata Maman.
Integrasi tersebut juga diharapkan menghasilkan basis data yang dinamis sehingga kondisi dan kebutuhan UMKM terdampak dapat terus diperbarui. Dengan demikian, dukungan pemerintah tidak berhenti pada pemberian bantuan, tetapi dapat dilanjutkan melalui program pembinaan dan pemberdayaan sesuai kebutuhan masing-masing pelaku usaha.
Mengingat waktu efektif pelaksanaan program pada tahun anggaran 2026 semakin terbatas, Kementerian UMKM meminta pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota mempercepat proses pengusulan dan verifikasi calon penerima. Pengusulan data melalui portal SAPA UMKM ditargetkan selesai paling lambat 14 September 2026.
"Waktu kita sangat terbatas hingga Desember. Saya mohon kerja sama dan dukungan penuh dari para gubernur, bupati, dan wali kota. Mari kita selesaikan verifikasi data tepat waktu agar bantuan masyarakat segera cair dan ekonomi daerah kembali bergairah," tegas Maman.
Selain dukungan melalui program rehabilitasi ekonomi, Kementerian UMKM memastikan fasilitas Klinik UMKM Bangkit yang telah beroperasi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat akan terus diaktifkan sebagai bagian dari pendampingan jangka panjang.
Klinik UMKM Bangkit berfungsi sebagai pusat konsultasi dan penanganan berbagai persoalan usaha yang dihadapi UMKM terdampak bencana. Fasilitas tersebut juga mendukung pengumpulan dan pemutakhiran Data Tunggal UMKM sebagai basis penyusunan program pembinaan dan pemberdayaan secara berkelanjutan.
Melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah, integrasi data, dukungan anggaran, serta pendampingan hingga 2028, Kementerian UMKM menargetkan pemulihan tidak hanya mengembalikan aktivitas usaha masyarakat seperti sebelum bencana. Pemulihan juga diarahkan untuk memperkuat ketahanan UMKM sebagai penggerak ekonomi dan sumber penghidupan masyarakat di daerah terdampak.
(prf/ega)
