Jakarta -
Melchias Markus Mekeng resmi dilantik sebagai Ketua Komisi XII DPR RI. Mekeng menyatakan siap mengawal sejumlah isu strategis, mulai dari energi, pertambangan, lingkungan hidup hingga investasi.
Mekeng mengatakan Komisi XII DPR memiliki peran penting. Sebab, kebijakan di sektor tersebut berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat dan ketahanan ekonomi nasional.
"Ini adalah amanah dan tanggung jawab besar. Komisi XII akan bekerja memastikan pengelolaan energi dan sumber daya alam dilakukan secara transparan, berkelanjutan, berkeadilan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia," ujar Mekeng dalam keterangannya, Rabu (26/8/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia mengatakan salah satu agenda yang menjadi perhatian ialah ketahanan energi dan reformasi subsidi energi. Dia menyoroti rencana pembatasan penyaluran BBM bersubsidi jenis Pertalite berdasarkan data desil atau tingkat kesejahteraan masyarakat.
Mekeng meminta pemerintah berhati-hati agar kebijakan tersebut tak menimbulkan ketidakadilan baru. Menurutnya, data desil penting sebagai instrumen kebijakan, tetapi tak bisa menjadi satu-satunya dasar untuk menentukan penerima subsidi.
"Data desil harus kita gunakan secara hati-hati. Kondisi ekonomi masyarakat tidak selalu bisa dilihat hanya dari data administratif. Orang yang rumahnya sudah berlantai keramik belum tentu tergolong masyarakat mampu. Karena itu, data harus diverifikasi secara faktual di lapangan," tegasnya.
Politikus Golkar ini juga meminta pemerintah daerah, terutama Dinas Sosial di tingkat kabupaten/kota, memastikan pendataan masyarakat dilakukan secara akurat dan dinamis. Menurutnya, petugas harus turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi masyarakat, termasuk pekerjaan, pendapatan, jumlah anggota keluarga, kebutuhan mobilitas hingga kondisi sosial rumah tangga.
"Jangan hanya mengandalkan data dari desa atau data administratif. Petugas harus turun dan melihat langsung kondisi masyarakat. Kalau datanya keliru, dampaknya bukan hanya pada subsidi BBM, tetapi juga pada rasa keadilan masyarakat," katanya.
Mekeng turut mendorong adanya mekanisme pengaduan dan pemutakhiran data yang mudah. Dengan begitu, masyarakat yang berhak menerima subsidi tetapi belum tercatat bisa mengajukan verifikasi dan koreksi.
Selain subsidi energi, Mekeng menyebut penguatan ketahanan energi nasional menjadi perhatian Komisi XII DPR. Dia menilai Indonesia perlu memastikan ketersediaan energi sekaligus mengurangi dampak gejolak harga energi global.
"Energi adalah urat nadi perekonomian. Kita harus memastikan pasokan energi cukup, harga terjangkau, industri mendapatkan kepastian, tetapi APBN juga tetap sehat. Ini membutuhkan kebijakan yang terukur dan konsisten," ujarnya.
Pihaknya juga akan mendorong pengembangan energi baru dan terbarukan, peningkatan kapasitas produksi energi nasional, serta penguatan infrastruktur energi dari hulu hingga hilir.
Di sektor pertambangan dan hilirisasi, Mekeng mengatakan kekayaan sumber daya alam harus memberikan nilai tambah lebih besar bagi Indonesia. Menurutnya, hilirisasi tidak cukup hanya dengan membangun fasilitas pengolahan, tetapi harus menciptakan ekosistem industri, lapangan kerja, transfer teknologi dan meningkatkan penerimaan negara.
"Kita tidak boleh terus-menerus menjadi negara yang hanya menjual bahan mentah. Hilirisasi harus menghasilkan industri, lapangan kerja, transfer teknologi dan nilai tambah di dalam negeri. Namun, investasi juga harus memberikan manfaat yang adil bagi negara dan masyarakat daerah penghasil," kata Mekeng.
Selain itu, dia mengatakan aspek lingkungan hidup juga menjadi agenda Komisi XII DPR. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi, investasi dan hilirisasi tak boleh dilakukan dengan mengorbankan keberlanjutan lingkungan serta hak masyarakat.
"Kita membutuhkan investasi, tetapi investasi yang berkualitas. Investasi harus menciptakan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus menjaga lingkungan dan menghormati masyarakat sekitar. Pembangunan tidak boleh hanya meninggalkan keuntungan bagi sebagian pihak, sementara masyarakat dan lingkungan menanggung bebannya," tegasnya.
Mekeng menegaskan pihaknya akan membangun komunikasi yang konstruktif dengan pemerintah, dunia usaha, pemerintah daerah, akademisi, masyarakat sipil dan seluruh pemangku kepentingan. Dia meminta pemerintah memastikan setiap kebijakan strategis memiliki basis data yang kuat, transparan dan bisa dipertanggungjawabkan.
"Komisi XII tidak anti-investasi dan tidak anti-industri. Justru kita ingin investasi semakin kuat dan industri nasional semakin maju. Tetapi semuanya harus berjalan dengan tata kelola yang baik, kepastian hukum, perlindungan lingkungan dan manfaat yang nyata bagi rakyat," tutup Mekeng.
(amw/rfs)
