Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com
Lebaran tahun 2025 akan menjadi lebaran yang memilukan bagi sebagian karyawan produsen barang-barang manufaktur di Indonesia. Di saat pekerja lain seperti pekerja di Sudirman Central Business District (SCBD), Jakarta, menikmati tunjangan hari raya (THR) dengan pergi berbelanja, sebagian kawan buruh di berbagai daerah meratapi nasib lebaran tanpa THR.
Tidak kurang dari 77 ribu karyawan terpaksa dirumahkan sepanjang tahun 2024 dan awal tahun 2025, belasan ribu karyawan dirumahkan. Bahkan, klaim Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), hingga Maret 2025, sudah ada 40 ribu karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Tidak hanya dialami pekerja sektor swasta, pekerja sektor pemerintahan non aparatur sipil negara (ASN) juga mengalami PHK. Alasan yang digunakan pemerintah adalah adanya efisiensi anggaran.
Di saat yang sama, pemerintah menambah jumlah pejabat tinggi negara baik menteri maupun wakil menteri sebanyak 57 pos jabatan baru. Ditambah jabatan baru
setingkat menteri yang diberikan kepada pendukung dan koalisi pemerintah.
Masifnya PHK membuat perekonomian awal tahun 2025 berjalan lebih lambat dibandingkan akhir tahun lalu. Kondisi tersebut digambarkan perlambatan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) dua bulan awal tahun 2025 dibandingkan dua bulan akhir 2024.
Pada Januari 2025, terjadi penurunan IKK hingga 0,4 persen (month-to-month) dibandingkan IKK Desember 2024. Jika kita mengacu pada periode 2022 hingga 2024, pasti terjadi kenaikan IKK di bulan Januari karena ada optimisme konsumen di awal tahun.
Kondisi keyakinan konsumen melemah juga terjadi di bulan Februari 2025. Cerminan buruknya kondisi ekonomi di awal tahun juga tercermin dari Indeks Penjualan Riil
(IPR) yang menurun tajam dari Desember 2024 ke Januari 2025.
Angka IPR pada Desember 2024 sebesar 222 poin. Angka tersebut turun menjadi 211,5 di Januari 2025. Jika kita tengok pergerakan di Desember 2023 ke Januari 2024 masih bergerak positif.
Artinya, konsumen yang tidak yakin akan perekonomian tahun 2025 mendorong penjualan eceran kita juga turun. Akibatnya, daya beli masyarakat kian terperosok di awal tahun 2025.
Kondisi lainnya yang juga tidak kalah suram adalah kondisi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang mengalami crash di 18 Maret 2025. Kondisi IHSG sempat merosot hingga 6 persen sehingga dibekukan sementara oleh otoritas.
Kondisi tersebut menyiratkan bahwa pasar Indonesia sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja. Dampaknya adalah nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) yang semakin merosot.
Sejak 2 Januari 2025, penurunan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS mencapai 2 persen. Bahkan saat ini, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS mendekati angka Rp 17.000 per USD.
Indonesia Gelap
Harapan akan kembalinya daya beli masyarakat sempat tersirat dengan adanya kebijakan diskon tarif listrik hingga 50 persen. Kebijakan yang dinanti untuk mengerek daya beli masyarakat yang terpuruk. Namun apa daya, kebijakan tersebut seolah tenggelam dengan berbagai kebijakan lainnya yang membuat masyarakat semakin susah.
Kebijakan distribusi gas Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3kg yang diharuskan melalui pangkalan resmi. Pengecer tidak boleh menjual kepada konsumen. Konsumen diharuskan membeli gas LPG 3kg di pangkalan resmi yang ditunjuk oleh pemerintah. Akibatnya, konsumen semakin susah mencari gas LPG 3kg dan berakhir pada saling berebut barang hingga ada yang meregang nyawa.
Ada kebijakan pengembangan aplikasi perpajakan melalui Coretax. Aplikasi tersebut menelan biaya hingga lebih dari Rp1,3 triliun. Walaupun sudah menelan biaya yang tidak sedikit, nyatanya aplikasi Coretax tidak dapat digunakan secara optimal. Mulai dari gagal login, hingga tidak dapat menerbitkan kode billing. Dampaknya adalah penerimaan pajak pada periode Januari-Februari merosot hingga 30 persen.
Kemudian polemik efisiensi anggaran yang berujung pada lesunya perekonomian akibat pemotongan anggaran yang tidak berdasarkan asas manfaat. Anggaran
kementerian/lembaga dipotong tanpa mempertimbangkan dampak yang terjadi.
Salah satu yang terdampak adalah sektor penyediaan akomodasi yang pemesanannya turun drastis. Akibatnya, muncul potensi PHK secara masif di industri perhotelan.
Efisiensi anggaran yang dilakukan mempunyai dua tujuan, yaitu membiayai program makan bergizi gratis (MBG) dan juga menjadi modal awal Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara.
Modal awal BPI Danantara yang dananya diambil dari dividen BUMN yang seharusnya diterima oleh pemerintah. Tata kelola BPI Danantara yang semrawut menjadi keresahan publik. Mulai dari adanya campur tangan pemerintahan sebelumnya, hingga adanya rangkap jabatan oleh pejabat BPI Danantara menyebabkan publik bereaksi negatif terhadap kemunculan BPI Danantara.
Ditambah revisi Undang-undang Badan Usaha Milik Negara yang cepat dan tidak melalui proses aspirasi publik, serta memberikan hak imunitas bagi pengurus BPI Danantara dan BUMN.
Terakhir dan tidak kalah gelap-nya adalah revisi Undang-undang Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang dapat menempatkan TNI aktif di lebih banyak posisi strategis. Anggota TNI aktif yang semakin banyak berkiprah di jabatan sipil, membuat investor semakin ragu akan masa depan ekonomi nasional. Sudah banyak kegagalan dari negara lain ketika campur tangan tentara cukup besar di pemerintahan.
Puisi Kegelapan
Bagian akhir tulisan ini tidak akan berisi rekomendasi dan solusi. Kita semua tahu pendidikan para menteri sangat mentereng. Mereka digaji oleh rakyat untuk memikirkan solusi yang baik, bukan hanya untuk berjoget saja. Di bagian terakhir ini, kita tutup dengan sebuah puisi.
Seorang ekonom berpijak pada data untuk menggambarkan kondisi empiris
Bukan seperti politisi yang menunjukkan data hanya sebagai simbolis
Simbolis kekuasaan, simbolis tipu daya kepada masyarakat yang sekarang sedang menangis
Memikirkan perjuangan di tengah pemerintahan yang represif dan politisi sinis
Rakyat Indonesia dibuat sengsara oleh Pemerintah yang tidak tahu kondisi rakyat biasa dan jelata
Kondisi yang terjepit antara kebutuhan dan pendapatan yang seadanya
Menteri hanya tahu joget sambil bernyanyi di atas masyarakat yang untuk mendapatkan pekerjaan saja sudah berat rasanya
Ucapan maaf lahir batin tidak pernah pas dan tepat untuk pemerintah yang zalim kepada rakyatnya
Perjuangan rakyat masih akan tetap menyala
Selama masih ada orang yang percaya
Percaya pada cita-cita rakyat adalah pemegang mandat kekuasaan bukan penguasa istana
(miq/miq)
