Polri Usut Tuntas Kasus Deepfake Catut Prabowo demi Jaga Marwah Presiden

Jakarta -

Dittipidsiber Bareskrim Polri terus melakukan langkah-langkah untuk mengusut tuntas tindakan pemalsuan video atau deepfake menggunakan AI dengan mencatut Presiden Prabowo Subianto. Polri menyebut langkah ini dilakukan untuk menjaga marwah presiden.

"Langkah ini dilakukan untuk menjaga marwah kewibawaan pemerintah Bapak Presiden Prabowo Subianto agar tidak menimbulkan distrust ataupun ketidakpercayaan dari masyarakat serta mencegah terjadinya kegaduhan," kata Dirtipidsiber Bareskrim Polri Brigjen Himawan Bayu Adji dalam konferensi pers di gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Jumat (7/2/2025).

Himawan menjelaskan Polri terus berupaya mencegah upaya-upaya informasi bohong, apalagi yang mencatut Presiden, agar tidak semakin luas penyebarannya.

"Karena penyebaran informasi ini, jika ini terus-menerus disampaikan, dan tidak dibatasi ataupun dilakukan penegahan hukum ataupun mitigasi, maka aktivitas penipuan ini dianggap menjadi suatu hal yang benar," ungkapnya.

Sebagai informasi, sejauh ini Bareskrim Polri telah menangkap dua pelaku deepfake atau pemalsuan video menggunakan kecerdasan buatan (AI) yang mencatut Presiden Prabowo Subianto. Kedua pelaku adalah AMA (29) dan JS (25).

Keduanya diduga sebagai pembuat video palsu yang telah memakan korban hingga 100 orang. Pelaku disebut menggunakan deepfake berwajah Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan penipuan sejak 2024.

"Mengunggah dan menyebarluaskan video di platform media sosial Instagram memanfaatkan teknologi deepfake menggunakan foto dan suara menyerupai Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani," ujar Himawan, Jumat (7/2).

Himawan mengungkapkan JS dijerat dengan UU ITE Pasal 51 Ayat 1 juncto Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 karena dinilai telah memanipulasi informasi elektronik sehingga dianggap autentik. JS pun terancam hukuman pidana penjara 12 tahun atas sangkaan UU ITE ini.

"Dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan atau dendang paling banyak Rp 12 miliar," ujar Himawan.

Kemudian Himawan menjelaskan, JS juga disangkakan dengan Pasal 378 KUHP lantaran telah melakukan penipuan dan kebohongan. JS pun terancam hukuman 4 tahun penjara atas pasal ini.

"Pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak Rp 500 juta," jelas Himawan.

(azh/azh)