Aktivis 1998 Lingkar 98 Jawa Barat (Jabar) bersama 98 Resolution Network menggelar konsolidasi di Bandung. Eksponen gerakan 98 itu mengajak para pelaku reformasi untuk melakukan introspeksi selama 28 tahun reformasi dalam memberikan kontribusi demokrasi politik di Indonesia.
Lingkar 98 Jabar dan 98 Resolution Network menilai gerakan 98 saat ini masih terdapat kekurangan, apalagi demokratisasi politik tidak berjalan simultan dengan demokratisasi ekonomi. Menurut dia, yang terjadi sesungguhnya akan menjadi demokrasi semu.
"Ketika sumber daya alam dikuasai oleh segelintir kelompok yang disebut serakahnomic selama reformasi. Hal ini sama saja membajak demokrasi politik dan sekaligus hajat hidup rakyat banyak," kata jubir 98 Resolution Network, Agus Teddy Sumantri, dalam keterangan tertulis, Senin (6/7/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menegaskan sistem demokrasi harus berlandaskan pada sosio-demokrasi, bukan demokrasi liberal ala barat yang hanya menjamin kebebasan di kotak suara.
"Demokrasi ala Barat ini mengabaikan akses rakyat terhadap sumber kekayaan negara. Padahal secara konstitusional dalam UUD 1945 Pasal 33, kekayaan sumber daya alam (SDA) negara, diatur oleh negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya," ujar Teddy.
Atas hal itu, dia menyampaikan 8 poin pandangan dan sikap Lingkar 98 Jabar bersama 98 Resolution Network.
Pertama, Lingkar 98 Jabar dan 98 Resolution Network mendukung penuh langkah Presiden Prabowo Subianto menjalankan mandat reformasi untuk menyita harta koruptor untuk subsidi rakyat. Hal ini dibuktikan dengan penyitaan uang dari berbagai kasus korupsi yang dilakukan akhir-akhir ini.
"Demi memberikan efek jera kami mendorong penegak hukum untuk menghukum koruptor MBG dengan hukuman yang berat, minimal penjara seumur hidup. Karena telah mengkhianati rakyat, negara dan kepercayaan yang diberikan oleh Presiden Prabowo," ujar Teddy.
Kedua, Teddy menilai pendekatan pemberantasan korupsi kini lebih progresif karena menyasar korupsi terhadap sumber pendapatan negara, korupsi pengelolaan SDA dan penyalahgunaan izin konsesi.
"Pemerintah telah mencegah kebocoran pendapatan melalui praktik miss-invoicing yang diperkirakan mencapai Rp 100 triliun per tahun dan transfer pricing sekitar Rp 75 triliun per tahun," jelas Teddy.
Ketiga, Teddy mengatakan sejalan dengan tuntutan reformasi agraria dan Pasal 33 UUD 1945, Presiden Prabowo telah membentuk Satgas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) melalui Perpres Nomor 5 Tahun 2025 untuk menertibkan penguasaan hutan ilegal dan menagih denda administratif.
"Satgas PKH telah menyita 5.901.512,89 hektar lahan (terdiri dari 5,88 juta hektar sawit dan 12.371,58 hektar pertambangan), yang akan diredistribusi untuk dikelola rakyat melalui koperasi. Kami meminta kepada pemerintah untuk mendorong transparansi dalam pengelolaannya," kata Teddy.
Keempat, Lingkar 98 Jabar bersama 98 Resolution Network menegaskan kepada seluruh pemangku kepentingan agar menjiwai semangat Presiden Prabowo dalam menegakkan UUD 1945 Pasal 33. Para pengelola negara diminta menjunjung efisiensi dan antikorupsi.
"Kami akan terus mengawal agar jangan ada yang menyalahgunakan niat baik Presiden. Yang mana dengan mudah memindahkan kebocoran dari satu tempat ke tempat lain," ujar Teddy.
Kelima, Teddy menyampaikan Presiden Prabowo telah mendekonstruksi struktur APBN sebagai alat perjuangan untuk melindungi rakyat dan memastikan warga negara hidup sejahtera. Menurut dia, Presiden merombak belanja koruptif dan dana transfer daerah yang mengendap lalu mengalokasikannya untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dia menegaskan bahwa Lingkar 98 Jabar bersama 98 Resolution Network mengecam para pengkritik berpikiran neoliberal yang menyebut program kerakyatan ini sebagai 'membakar anggaran' dan mendistorsi pasar.
"Dengan terbongkarnya kasus korupsi di BGN, Kami meminta untuk pemerintah secepatnya melakukan evaluasi tata kelolanya," ujar Teddy.
Keenam, Lingkar 98 Jabar bersama Resolution Network menepis intrik yang menuduh anggaran pendidikan dikurangi demi program MBG. Ketujuh, mereka juga menghormati segala bentuk kritik terhadap pemerintah.
Menurut Teddy, Presiden Prabowo pun telah membuktikan diri terbuka terhadap koreksi dugaan penyimpangan tata kelola MBG. Namun, dia menilai ada anomali dalam gerakan sosial saat ini, yang justru ber-mindset neoliberal.
"Di mana beberapa pihak mempersoalkan anggaran kesejahteraan dan menuduh penguatan BUMN sebagai motor penguatan ekonomi rakyat dituduh sebagai distorsi pasar," kata Teddy.
Terakhir, dalam menghadapi tekanan geopolitik yang melemahkan ekonomi nasional, mereka mengajak seluruh elemen bangsa untuk memperkuat persatuan dan persaudaraan dalam suasana damai. Menurutnya, demokrasi politik yang telah dicapai harus menjadi alat untuk mempercepat pemerataan kesejahteraan.
"Kami akan terus aktif membuka dialog untuk menjelaskan arah program strategis Presiden Prabowo sekaligus mengawal pelaksanaannya," terang Teddy.
Lingkar 98 Jabar bersama Resolution Network juga mendukung pemerintah untuk melanjutkan program-program pro-rakyat, seperti Kampung Nelayan, Makan Bergizi Gratis, Swasembada Pangan, Koperasi Merah Putih.
"Namun kami mengingatkan juga kepada pemangku kebijakan untuk membuat tata kelola program yang akuntabel, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan," pungkas Teddy.
Simak juga Video 'Prabowo ke Polri: Jaga Kepercayaan Rakyat-Tegakkan Hukum yang Adil':
(knv/rfs)
