Kebakaran hutan masih melanda sejumlah wilayah di Kalimantan. Asap pekat karhutla menyelimuti sejumlah daerah di Kalimantan Tengah hingga langit tampak berwarna oranye.
Plt Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, mengatakan, dalam keterangannya, Selasa (21/9/2026), kondisi tersebut terjadi di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah pada Senin (21/9) kemarin. Jarak pandang hanya sekitar 500 meter.
Sementara itu, kualitas udara berdasarkan data indeks standar pencemar udara (ISPU) Kementerian Lingkungan Hidup di beberapa kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah termasuk dalam kategori berbahaya. Wilayah tersebut mencakup Kabupaten Gunung Mas, Murung Raya, Kotawaringin Timur, Kapuas, dan Kota Pontianak.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Langit Kalteng Jadi Oranye gara-gara Asap Pekat Karhutla (Dok. BNPB)
Berdasarkan laporan Posko Pengendalian Bencana Karhutla Provinsi Kalimantan Tengah, periode 1 Januari hingga 19 September 2026 tercatat lebih dari 142.000 hotspot dan sekitar 3.800 kejadian karhutla. Luasan yang ditangani mencapai hampir 13 ribu hektare. Sementara berdasarkan analisis citra satelit Kementerian Kehutanan, luas area terbakar tercatat 7.634 hektare.
Sementara itu, BNPB dan Pemprov Kalimantan Tengah terus memperkuat penanganan karhutla dengan mengoptimalkan seluruh kekuatan personel dan peralatan yang tersedia. Operasi pemadaman karhutla di darat menjadi perhatian utama, di tengah kendala operasi udara akibat asap tebal dan jarak pandang rendah.
Hal tersebut disampaikan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dalam rapat evaluasi penanggulangan karhutla Kalimantan Tengah pada Senin (21/9) kemarin. Rapat tersebut digelar di Posko Lapangan Siaga Darurat Karhutla, Kecamatan Tumbang Nusa, Kabupaten Pulang Pisau.
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto saat meninjau penanggulangan karhutla Kalimantan Tengah. (Dok. BNPB)
BNPB juga melaporkan asap pekat terjadi di sekitar Pos Lapangan Siaga Karhutla Pulang Pisau, Kecamatan Jabieren, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Selatan, pada pukul 14.00 WIB kemarin.
Diketahui, Pemprov Kalteng telah menetapkan status tanggap darurat karhutla sejak 31 Agustus hingga 29 September 2026. Sebanyak 13 kabupaten dan satu kota telah berstatus tanggap darurat, sedangkan Kabupaten Lamandau masih berstatus siaga darurat.
Operasi Udara Terkendala Jarak Pandang
BNPB menyatakan operasi udara tetap dilakukan melalui Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) periode 20-29 September 2026. Namun upaya tersebut terkendala tidak adanya potensi awan hujan untuk dilakukan penyemaian.
Sementara itu, dukungan helikopter patroli dan helikopter water bombing terkendala kondisi asap tebal menyebabkan jarak pandang bagi operasi penerbangan. Kepala BNPB menegaskan, kondisi tersebut membuat penanganan tidak dapat hanya mengandalkan operasi udara.
"Saat ini kita tidak bisa mengandalkan helikopter water bombing. Bukan berarti tidak berguna, tetapi tidak bisa keluar," ujar Suharyanto.
Ia menjelaskan, sejumlah helikopter water bombing harus berada dalam posisi siaga di bandara karena kondisi visibilitas yang tidak memungkinkan untuk melakukan penerbangan.
Dalam kondisi tersebut, ia meminta operasi pemadaman darat diperkuat dengan melibatkan seluruh unsur yang tersedia.
Prioritaskan Pemadaman Darat
Sebanyak 10.700 personel gabungan dari unsur TNI, Polri, BPBPK, BPBD, Manggala Agni, perangkat daerah, relawan, dan ASN dikerahkan untuk mendukung penanganan karhutla. Selain itu, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah mengaktifkan 946 personel pada 19 posko dan TNI mengerahkan sekitar 1.220 personel di berbagai wilayah.
Dukungan sarana dan prasarana juga terus diperkuat melalui penyediaan drone thermal, mesin pompa, selang, nozzle, kendaraan operasional, alat pelindung diri, serta peralatan pendukung lainnya. Tiga unit drone thermal dan sekitar 300 unit mesin portabel juga telah disiapkan untuk memperkuat regu pemadaman di lapangan.
Kepala BNPB juga menekankan agar peralatan yang telah tersedia tidak hanya disimpan, tetapi segera digunakan untuk memperkuat operasi pemadaman.
"Kalau memang cukup, ya, tolong itu dikeluarkan semua. Jangan ditaruh di gudang," tegasnya.
Ia meminta pemerintah daerah melakukan evaluasi secara langsung terhadap kecukupan personel dan peralatan di setiap wilayah. Apabila masih terdapat kekurangan, dukungan perlu segera ditambah agar pemadaman dapat dilakukan secara efektif.
"Kalau peralatannya kurang, ya kita beri peralatan," ujarnya.
Saksikan Live DetikSore :
(yld/dhn)
